DCNews, Jakarta – Di tengah tuntutan publik akan transparansi dan partisipasi dalam pembentukan undang-undang, Sekretariat Jenderal DPR RI tampil langsung di hadapan masyarakat melalui Pameran Kampung Hukum 2026 yang digelar Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kehadiran ini menjadi upaya DPR membuka dapur legislasi sekaligus menjelaskan peran sistem pendukung parlemen kepada publik secara lebih terbuka.
Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, mengatakan partisipasi Setjen DPR RI dalam pameran tersebut mencerminkan komitmen institusinya untuk menjembatani masyarakat dengan proses legislasi yang kerap dianggap tertutup dan kompleks.
“Booth Sekretariat Jenderal DPR RI kami rancang sebagai ruang edukasi dan interaksi. Masyarakat dapat melihat langsung bagaimana proses pembentukan undang-undang dijalankan dan bagaimana sistem pendukung di DPR bekerja secara profesional,” kata Indra dalam keterangan tertulis, Senin (9/2/2026).
Mengusung tema “Sekretariat Jenderal DPR Jembatan Masyarakat dalam Proses Legislasi”, Setjen DPR RI menegaskan posisinya bukan hanya sebagai perangkat administratif parlemen, tetapi juga sebagai penghubung antara wakil rakyat dan publik.
Dalam pameran tersebut, Setjen DPR RI menampilkan berbagai produk kerja, mulai dari produk hukum dan kajian yang disusun Badan Keahlian DPR RI hingga layanan partisipasi publik berbasis sistem informasi legislasi. Seluruh materi ditujukan untuk memberi gambaran utuh tentang bagaimana kebijakan publik disiapkan sebelum menjadi undang-undang.
Menurut Indra, Kampung Hukum menjadi momentum strategis untuk meluruskan persepsi publik bahwa produk-produk DPR tidak lahir secara tertutup, melainkan melalui proses yang melibatkan kajian keahlian dan partisipasi masyarakat.
“Pameran ini penting agar publik memahami fungsi-fungsi Sekretariat Jenderal DPR, serta mengetahui bahwa produk kerja DPR pada akhirnya dipersembahkan untuk kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.
Selain menampilkan proses legislasi, booth Setjen DPR RI juga memperlihatkan beragam fungsi pendukung DPR, mulai dari layanan administratif, dukungan keahlian, hingga penyelenggaraan persidangan.
Pameran Kampung Hukum 2026 berlangsung pada 9–10 Februari 2026 di area Parkir Barat Gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta. Setjen DPR RI tercatat sebagai salah satu peserta pameran dengan nomor booth A18. ***
