DCNews, Jakarta — Produksi pangan yang melimpah belum tentu menjamin ketersediaan di meja makan. Di Indonesia, tantangan terbesar ketahanan pangan justru terletak pada tingginya food loss dan food waste, merupakan persoalan struktural yang kian mendesak di tengah ancaman krisis pangan global. Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Verrel Bramasta, menilai kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dapat menjadi solusi strategis untuk menjawab masalah tersebut.
Verrel menegaskan, fokus kebijakan pangan ke depan tidak bisa lagi bertumpu semata pada peningkatan produksi. Tanpa sistem distribusi dan manajemen pascapanen yang efisien, lonjakan produksi justru berpotensi berakhir sebagai pemborosan.
“Kalau bicara inovasi, kita tidak perlu khawatir dari sisi produksi. Yang perlu didiskusikan secara serius adalah food loss dan food waste,” ujar Verrel kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/2/2026).
Ia mengungkapkan, sekitar 31 persen pangan di Indonesia terbuang setiap tahun, dengan kerugian yang terjadi di berbagai mata rantai, mulai dari logistik, penyimpanan, hingga manajemen pascapanen. Sistem distribusi yang belum terintegrasi dan minim pemanfaatan teknologi menjadi penyebab utama.
Dalam konteks itu, Verrel melihat AI sebagai instrumen masa depan ketahanan pangan. Teknologi ini mampu menganalisis data produksi, memprediksi permintaan, mendeteksi stok mendekati kedaluwarsa, hingga menyesuaikan distribusi secara real time.
Pendekatan berbasis data dinilai jauh lebih presisi dibandingkan metode konvensional.
Pengalaman sejumlah negara, kata dia, menunjukkan efektivitas nyata pemanfaatan AI dalam menekan limbah pangan.
“Di London, pemanfaatan AI mampu menurunkan limbah pangan hingga 87 persen. Ini bukti bahwa teknologi bukan sekadar wacana, tapi solusi konkret,” ungkapnya.
Verrel mendorong Indonesia mengembangkan sistem logistik pangan berbasis AI yang terhubung dengan data produksi, distribusi, dan konsumsi. Integrasi lintas sektor—dari petani, distributor, hingga pasar—menjadi kunci agar kebijakan pangan lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, ketahanan pangan modern tidak bisa dilepaskan dari penguatan regulasi, riset, dan infrastruktur digital. Tanpa kerangka kebijakan yang mendukung dan investasi teknologi yang memadai, pemanfaatan AI berisiko tidak optimal dan hanya menjadi proyek simbolik.
Lebih jauh, Verrel menilai AI bukan sekadar alat efisiensi, melainkan fondasi baru tata kelola pangan nasional. Di tengah perubahan iklim, tekanan populasi, dan volatilitas pasar global, pendekatan berbasis teknologi menjadi kebutuhan strategis, bukan pilihan.
“Dengan sistem yang terukur dan terintegrasi, food loss dan food waste bisa ditekan secara nyata. Ini bukan hanya soal efisiensi ekonomi, tapi juga keadilan pangan dan keberlanjutan,” pungkas Legislator dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut. ***
