DCNews, Jakarta – Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, melontarkan kritik keras terhadap lambannya respons pemerintah dalam menangani bencana hidrometeorologi yang menerjang sejumlah wilayah di Sumatera. Ia menilai akar persoalan bukan sekadar soal teknis kebencanaan, melainkan sistem tata kelola negara yang menurutnya telah “dibajak” kepentingan oligarki.
Pangi mengatakan sulit berharap banyak dari pejabat negara jika sebagian dari mereka justru memiliki keterkaitan dengan sektor-sektor eksploitatif seperti tambang, sawit, mineral, dan kayu. “Hampir kebanyakan pejabat kita bermain di sektor tambang, sawit, mineral, kayu, dan lainnya. Jadi jangan berharap banyak,” ujarnya dalam pernyataan tertulis, Kamis (4/12/2025).
Menurut dia, jejaring oligarki yang menguasai sumber daya alam membuat pejabat publik kehilangan independensi dalam mengambil keputusan strategis, termasuk dalam penanganan bencana. Ia menuding struktur kekuasaan telah tersandera oleh kekuatan modal yang dibekingi sejumlah elite aparat.
“Pejabat kita ini ternak para oligarki dan korporasi. Dibekingi para jenderal bintang. Termasuk hakim, jaksa, hingga polisi yang seolah menjadi pegawai oligarki. Jika tidak tunduk pada kehendak oligarki, mereka bisa dimaki-maki,” kata Pangi, yang asli urang Minang itu.
Ia juga menyoroti sikap DPR yang dinilainya pasif dalam menyuarakan kebutuhan penetapan status bencana nasional untuk Sumatera. Menurutnya, diamnya parlemen kontras dengan kecepatan mereka mengesahkan regulasi yang menguntungkan oligarki.
“DPR seolah menjadi ternak oligarki. Untuk teriak soal status bencana nasional saja mereka senyap. Tapi ketika oligarki minta UU Omnibus Law atau perpanjangan konsesi, cepat sekali dieksekusi. Rakyat dibuldozer, tapi nasib penderitaan rakyat tidak diperjuangkan,” tegasnya.
Pangi menutup kritiknya dengan pernyataan bahwa negara saat ini mengalami krisis keberpihakan. Ia menilai sebagian besar pejabat dan jenderal telah berfungsi layaknya “boneka korporasi”, sehingga upaya penanganan bencana tidak pernah menyentuh akar masalah.
“Ini negara yang sebagian besar jenderal dan pejabatnya adalah ternak, pegawai, dan boneka para oligarki-korporasi,” ujarnya.
Pangi mendorong pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah luar biasa dalam penanganan bencana di Sumatera. Ia menegaskan bahwa stabilitas kehidupan warga tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan ekonomi kelompok tertentu. ***
