DCNews, Jakarta – Pemerintah tengah mengupayakan integrasi data antar-kementerian untuk mengatasi kemiskinan, khususnya di sektor perumahan dan permukiman. Kesempatan tersebut, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menekankan pentingnya penggunaan satu data terpusat dari Badan Pusat Statistik (BPS) agar program lintas kementerian berjalan selaras dan tepat sasaran.
“Dengan satu data, kita bisa bekerja sama menyusun program yang tepat, terutama dalam isu perumahan, sanitasi, dan penataan kawasan,” kata Wamen Fahri dalam Rapat Koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga yang digelar di Jakarta, Kamis (24/4/2025).
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono, Wakil Kepala BKKBN Isyana Bagoes Oka, Wamen Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan, serta Wamen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan.
Lebih lanjut, Fahri mencontohkan program sanitasi sebagai salah satu area tumpang tindih antar-kementerian. Seperti program sanitasj yang sama-sama dimiliki Kementerian PKP, Kemenkes, dan Kemensos.
“Maka harus dibahas titik temunya di mana, supaya kita lihat data yang sama dan desain program yang terintegrasi,” ujarnya.
Keterlibatan Pemda Lemah
Ia juga menyoroti lemahnya keterlibatan pemerintah daerah (Pemda) dalam menyusun kebijakan perumahan. Menurutnya, pemda semestinya dilibatkan sejak awal, mengingat mereka paling memahami kondisi lapangan.
“Selama ini dinas di daerah kurang terlibat langsung. Ke depan, kebijakan harus lebih berbasis dari bawah, agar penanganan isu perumahan bisa lebih akurat,” tambah Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 itu lagi.
Upaya penyatuan data ini, lanjut Fahri, merupakan bagian dari instruksi Presiden untuk menciptakan tata kelola program yang efisien dan berbasis bukti. ***
