DCNews, Moskow – Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan gencatan senjata selama 30 jam di Ukraina, mulai Sabtu (19/4/2025) sore waktu setempat, bertepatan dengan perayaan Paskah, meski sebelumnya menolak tekanan Amerika Serikat untuk menghentikan pertempuran selama sebulan penuh.
Dalam pertemuan yang disiarkan televisi dengan Kepala Staf Umum Militer Valery Gerasimov, Putin menyatakan bahwa semua operasi militer Rusia akan dihentikan mulai pukul 18.00 waktu Moskow hingga tengah malam Minggu (20/4/2025).
“Saya memerintahkan semua operasi tempur dihentikan untuk periode tersebut. Kami melanjutkan dari premis bahwa pihak Ukraina akan mengikuti contoh kami,” ujar Putin.
Namun, ia menambahkan bahwa pasukan Rusia tetap harus siaga untuk merespons setiap pelanggaran atau provokasi selama masa gencatan senjata.
Tanggapi Skeptisisme
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy menanggapi perintah tersebut dengan skeptisisme, menyebutnya sebagai “upaya lain oleh Putin untuk mempermainkan kehidupan manusia.” Dalam unggahan di platform X, Zelenskiy menekankan bahwa peringatan serangan udara justru menyebar di seluruh Ukraina saat pengumuman gencatan senjata berlangsung.
‘Drone musuh yang melintas di langit Ukraina menunjukkan dengan jelas bagaimana Putin sebenarnya memandang Paskah dan kehidupan manusia,” katanya.
Langkah Putin ini menyusul peringatan dari pemerintah AS sehari sebelumnya bahwa mereka mungkin akan menghentikan upaya diplomatik jika tidak ada kemajuan konkret menuju gencatan senjata jangka panjang.
Pada Jumat (18/4/2025), Kremlin mengonfirmasi bahwa perintah sebelumnya untuk menghentikan serangan terhadap infrastruktur energi Ukraina selama 30 hari telah berakhir, tanpa perpanjangan yang diumumkan.
Ini bukan pertama kalinya Rusia menawarkan gencatan senjata sementara selama perang yang telah berlangsung tiga tahun. Pada Januari 2023, Moskow juga mengusulkan jeda serangan saat Natal Ortodoks.
Sementara itu, Presiden AS Donald Trump mengungkapkan rasa frustrasi atas lambannya proses negosiasi dengan Putin, meski tetap bertekad mendorong kesepakatan damai dalam 100 hari pertama masa jabatannya yang dimulai pada 20 Januari 2025 dan berakhir pada 30 April. ***
