DCNews, Jakarta – Aktivitas ekonomi digital semakin memperkuat penerimaan negara. Hingga 31 Oktober 2026, pemerintah telah mengumpulkan pajak dari sektor digital sebesar Rp60,1 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari perdagangan elektronik atau e-commerce melalui Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE), dengan setoran mencapai Rp46,36 triliun.
Besarnya penerimaan tersebut mencerminkan semakin luasnya aktivitas ekonomi masyarakat melalui platform digital. Transaksi belanja daring, layanan pinjaman online, perdagangan aset kripto hingga pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik kini menjadi sumber penerimaan pajak yang terus berkembang.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, perkembangan ekonomi digital telah mengubah pola konsumsi masyarakat sekaligus cara pelaku usaha menjalankan bisnis. Kondisi tersebut menuntut sistem perpajakan yang mampu beradaptasi dengan perubahan model transaksi ekonomi.
Dalam keterangan tertulis yang diterima DCNews, Minggu (22/11/2026), Bimo menegaskan bahwa pemerintah perlu memastikan pemungutan pajak di sektor digital berjalan secara adil dan mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi.
Hingga akhir Oktober 2026, Direktorat Jenderal Pajak telah menunjuk 280 perusahaan digital sebagai pemungut PPN PMSE. Dari jumlah tersebut, sebanyak 249 perusahaan telah aktif melakukan pemungutan dan penyetoran pajak.
Sejak mulai diberlakukan pada 2020, penerimaan PPN PMSE menunjukkan tren peningkatan. Setoran awal tercatat Rp731,4 miliar pada 2020, kemudian meningkat menjadi Rp3,9 triliun pada 2021 dan Rp5,51 triliun pada 2022.
Penerimaan tersebut kembali bertambah menjadi Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, dan Rp10,32 triliun sepanjang 2025. Sementara itu, setoran selama Januari hingga Oktober 2026 mencapai Rp10,69 triliun. Sepanjang Oktober 2026, tidak terdapat penambahan perusahaan digital yang ditunjuk sebagai pemungut pajak.
Pinjaman Online dan Transaksi Kripto Ikut Menambah Penerimaan
Selain perdagangan elektronik, sektor teknologi finansial atau financial technology (fintech) juga memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. Hingga Oktober 2026, akumulasi pajak dari sektor ini mencapai Rp5,5 triliun.
Penerimaan tersebut berasal dari pajak atas bunga pinjaman yang diterima masyarakat maupun perusahaan, baik dari dalam maupun luar negeri, serta pajak atas jasa yang disediakan perusahaan fintech. Khusus periode Januari hingga Oktober 2026, setoran pajak sektor ini mencapai Rp1,09 triliun.
Kontribusi berikutnya berasal dari transaksi pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP). Hingga Oktober 2026, penerimaan pajak dari aktivitas tersebut mencapai Rp6,02 triliun, yang terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Kinerja penerimaan Pajak SIPP pada 2026 juga menunjukkan peningkatan. Sepanjang Januari hingga Oktober tahun ini, setoran mencapai Rp1,95 triliun, lebih tinggi dibandingkan penerimaan sepanjang 2025 yang tercatat Rp1,23 triliun.
Sementara itu, aktivitas perdagangan aset kripto telah menyumbangkan penerimaan pajak sebesar Rp2,23 triliun. Angka tersebut berasal dari PPh sebesar Rp1,34 triliun dan PPN sebesar Rp881,82 miliar.
Pemungutan pajak atas transaksi kripto dimulai pada 2022 dengan penerimaan Rp246,54 miliar. Setoran sempat turun menjadi Rp220,89 miliar pada 2023, sebelum meningkat menjadi Rp620,38 miliar pada 2024 dan Rp796,74 miliar pada 2025.
Adapun selama Januari hingga Oktober 2026, penerimaan pajak dari transaksi aset kripto tercatat sebesar Rp341,61 miliar.
Bimo menegaskan, pemerintah akan terus memperkuat sistem perpajakan digital agar lebih adaptif, mudah diterapkan, dan berkelanjutan. Upaya tersebut diarahkan untuk menciptakan kesetaraan kewajiban perpajakan antara pelaku usaha konvensional dan perusahaan yang menjalankan bisnis melalui platform digital.
Dengan semakin besarnya aktivitas ekonomi berbasis teknologi, pemerintah berharap sektor digital tidak hanya mendorong pertumbuhan transaksi dan bisnis, tetapi juga memberikan kontribusi yang semakin optimal terhadap penerimaan negara. ***

