OJK Sanksi 10 Kasus Pelanggaran Pasar Modal, Perintahkan Pengembalian Rp23,77 Miliar

Date:

DCNews, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif kepada sejumlah perusahaan dan individu setelah menemukan 10 kasus pelanggaran ketentuan pasar modal. Penindakan tersebut mencakup manipulasi perdagangan saham, pelanggaran keterbukaan informasi, hingga ketidakpatuhan emiten terhadap kewajiban transaksi dan pelaporan keuangan.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, OJK memerintahkan pengembalian keuntungan tidak sah sebesar Rp23,77 miliar serta mengenakan denda administratif dengan total Rp3,71 miliar.

Plt. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Wahyu Budi Satriyo, mengatakan penindakan dilakukan terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang berpotensi merusak integritas pasar dan merugikan investor.

Dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (21/11/2026), Wahyu menjelaskan, tiga dari 10 kasus yang ditindak berkaitan dengan manipulasi perdagangan saham PT Grand House Mulia Tbk (HOMI), PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF), dan PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM).

Manipulasi Saham HOMI, SAMF, dan SMDM

Dalam kasus saham HOMI, OJK menemukan indikasi manipulasi perdagangan selama periode 20 Maret hingga 21 Juli 2023 yang melibatkan 15 rekening efek nasabah.

Pola transaksi tersebut dinilai menciptakan gambaran perdagangan semu dan menyesatkan karena tidak mencerminkan mekanisme permintaan dan penawaran saham yang sebenarnya.

OJK mencatat keuntungan tidak sah dari transaksi tersebut mencapai Rp6,89 miliar. Pengembalian dana itu diperintahkan kepada PT Sakti Maju Berdikari, Teddi Budiman, Hermanto, dan Indra S.

Selain kewajiban mengembalikan keuntungan, OJK menjatuhkan larangan beraktivitas di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) kepada sejumlah pihak.

Teddi Budiman dilarang berkegiatan selama lima tahun, Hermanto selama 10 tahun, dan Indra S. selama tiga tahun. OJK juga memerintahkan penutupan 15 rekening efek yang teridentifikasi terkait aktivitas perdagangan tersebut.

Kasus kedua menyangkut saham SAMF selama periode 4-19 Mei 2021. OJK menemukan manipulasi perdagangan yang melibatkan Ir. JK Kristiyono, PT Surapon Berkah Makmur, Andre Parlindungan, Rudi Riang Hepat, Muhamad Yusuf Riang Hepat, dan Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat.

Dari hasil pemeriksaan, keuntungan tidak sah dalam transaksi tersebut mencapai Rp12,55 miliar. Sebanyak Rp10,83 miliar berasal dari transaksi Ir. JK Kristiyono dan PT Surapon Berkah Makmur.

Sementara itu, Rp1,71 miliar lainnya berasal dari Andre Parlindungan, Rudi Riang Hepat, dan Muhamad Yusuf Riang Hepat.

OJK memerintahkan pengembalian keuntungan tersebut serta menjatuhkan larangan beraktivitas di sektor PMDK selama lima tahun kepada Ir. JK Kristiyono, PT Surapon Berkah Makmur, Andre Parlindungan, dan Muhamad Yusuf Riang Hepat.

Adapun Rudi Riang Hepat dan Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat dikenai larangan beraktivitas di sektor yang sama selama 10 tahun.

Pelanggaran ketiga ditemukan pada perdagangan saham SMDM selama 6 September hingga 18 Oktober 2022. OJK mengidentifikasi transaksi yang menciptakan gambaran semu dan menyesatkan dengan keuntungan tidak sah sebesar Rp4,32 miliar.

Sebanyak sembilan pihak disebut terlibat dalam aktivitas tersebut, yakni Aldo Pratama Purnomo, Noval Diansyah, Rudi Thamrin, Helin Liu, Santi, Johan, Herjohan, Ananda Mauludin, dan Riki Gustanto.

OJK juga menemukan sejumlah pihak melakukan transaksi saham SMDM dalam keikutsertaan mereka pada kompetisi HOTS Championship Season 9 dan Season 10 yang diselenggarakan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.

Kesembilan pihak tersebut diperintahkan mengembalikan keuntungan tidak sah sebesar Rp4,32 miliar. Mereka juga dikenai larangan berkegiatan di sektor PMDK dengan masa sanksi antara tiga hingga lima tahun.

Tujuh Emiten dan Pengurus Perusahaan Dijatuhi Denda

Selain tiga kasus manipulasi perdagangan, OJK menindak tujuh kasus lain yang berkaitan dengan pelanggaran kewajiban emiten dan pengurus perusahaan.

Pertama, PT Indosterling Technomedia Tbk (TECH) dikenai denda Rp250 juta karena tidak menyampaikan informasi atau fakta material kepada OJK serta tidak mengungkapkan informasi tersebut dalam laporan tahunan 2022.

Pelanggaran itu berkaitan dengan perkara hukum yang melibatkan mantan Komisaris Utama perusahaan, Sean William Henley. OJK juga menjatuhkan denda kepada sejumlah pengurus TECH, yakni Sean William Henley sebesar Rp200 juta, serta Billy Andrian, Yoas, dan Nunu Nugraha masing-masing Rp80 juta.

Kedua, PT Karya Bersama Anugerah Tbk (KBAG) dikenai denda Rp800 juta karena tidak menjalankan prosedur transaksi material dalam perjanjian jual beli tanah di Kalimantan.

OJK juga mengenakan denda Rp400 juta secara tanggung renteng kepada dua direksi perusahaan, Nicholas Sumasto dan Budi Hariyanto Hartono.

Ketiga, PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk (ISSP) dijatuhi denda Rp550 juta karena belum mengalihkan 114,06 juta saham treasuri hingga batas waktu 4 April 2025.

OJK memerintahkan perusahaan menyelesaikan pengalihan saham hasil pembelian kembali tersebut dalam waktu enam bulan sejak 12 Oktober 2026.

Keempat, PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (GOOD) dikenai denda Rp325 juta karena tidak menjalankan prosedur transaksi afiliasi dalam penambahan penyertaan modal kepada PT Sinarniaga Sejahtera.

Kelima, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) dikenai denda Rp550 juta akibat tidak memenuhi kewajiban pengalihan saham PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SMCB) kepada masyarakat setelah Penawaran Tender Wajib.

SMGR seharusnya mengalihkan sedikitnya 2,62 persen saham SMCB atau sekitar 236,73 juta lembar saham kepada publik paling lambat dua tahun setelah Penawaran Tender Wajib berakhir pada 22 April 2019.

Atas pelanggaran tersebut, OJK meminta SMGR memenuhi kewajibannya paling lambat 31 Desember 2026.

Keenam, PT Mark Dynamics Indonesia Tbk (MARK) dikenai denda Rp75 juta karena tidak menjalankan prosedur transaksi afiliasi terkait akuisisi PT Anugrah Gloria Mas oleh PT Agro Dynamics Indo.

Ketujuh, PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk (AKKU) dijatuhi denda Rp300 juta dan peringatan tertulis atas sejumlah pelanggaran keterbukaan informasi dan pelaporan keuangan.

Pelanggaran tersebut mencakup penyajian transaksi pihak berelasi dalam laporan arus kas, pencatatan piutang dan utang pihak berelasi, keterlambatan pengungkapan transaksi afiliasi, serta keterlambatan informasi mengenai pengangkatan ketua komite audit.

Selain perseroan, OJK mengenakan denda Rp15 juta kepada Jailani terkait pelanggaran ketentuan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan perusahaan untuk tahun buku 2020.

OJK Perketat Pengawasan dan Lindungi Investor

OJK menegaskan penindakan terhadap 10 kasus tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat integritas pasar modal sekaligus meningkatkan perlindungan investor.

Pengawasan transaksi efek akan terus diperkuat melalui peningkatan efektivitas surveillance, pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran, serta koordinasi dengan Self-Regulatory Organizations (SRO).

OJK menilai manipulasi perdagangan yang menciptakan gambaran semu dan menyesatkan tidak dapat ditoleransi. Praktik tersebut berpotensi mengganggu mekanisme pembentukan harga saham yang wajar dan merusak kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia.

Melalui penegakan aturan yang konsisten, OJK berharap pelaku pasar semakin patuh terhadap ketentuan yang berlaku dan aktivitas perdagangan efek berlangsung secara transparan, adil, serta akuntabel. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Polres Lebak Imbau Warga Jangan Takut Debt Collector, Kenali Hak Saat Ditagih Utang

DCNews, Lebak – Kedatangan debt collector atau mata elang (matel)...

Pemkab Nunukan Perkuat Literasi Keuangan Digital Pelajar, Waspadai Ancaman Judi Online dan Pinjol Ilegal

DCNews, Nunukan – Kemudahan transaksi digital yang semakin dekat dengan...

Warga Bojonegoro Curhat ke Amin Thohari, Mulai Soal Kekeringan hingga Beban Pinjol

DCNews, Bojonegoro – Persoalan kekeringan, sulitnya lapangan kerja, kesejahteraan...

Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp60,1 Triliun hingga Oktober 2026, E-Commerce Jadi Penyumbang Terbesar

DCNews, Jakarta – Aktivitas ekonomi digital semakin memperkuat penerimaan...