DCNews, Badung – Kantor Imigrasi di Bali mendeportasi 15 warga negara Malaysia yang diduga menyalahgunakan izin tinggal untuk menjalankan bisnis pinjaman online (pinjol). Penindakan tersebut menjadi bagian dari operasi pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) yang melanggar ketentuan keimigrasian.
Ke-15 warga Malaysia itu termasuk dalam 19 WNA yang dideportasi Kantor Imigrasi Ngurah Rai selama periode 31 Oktober hingga 6 November 2026. Mereka sebelumnya terjaring operasi pengawasan keimigrasian pada 22 Oktober 2026 karena diduga menyalahgunakan izin tinggal untuk menjalankan aktivitas bisnis pinjol.
Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Novyandri, menjelaskan deportasi terhadap 15 warga Malaysia tersebut dilakukan dalam dua tahap. Sebanyak tujuh orang dipulangkan pada Kamis (5/11/2026), sedangkan delapan lainnya pada Jumat (6/11/2026).
“Ketujuh dan delapan orang tersebut dideportasi menggunakan penerbangan AK375 tujuan Kuala Lumpur. Sebelumnya mereka merupakan pemegang Izin Tinggal Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (multiple entry) indeks D1,” kata Novyandri dalam keterangan tertulis yang dikutip Rabu (11/11/2026).
Dua WN Rusia Diduga Langgar Ketentuan Izin Tinggal
Selain warga Malaysia, Imigrasi Ngurah Rai juga mendeportasi dua warga negara Rusia berinisial ET dan LK karena diduga menyalahgunakan izin tinggal.
ET diketahui menggunakan izin tinggal kunjungan beberapa kali perjalanan untuk melakukan praktik di sebuah klinik kecantikan. Sementara itu, LK yang memegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Remote Worker justru terlibat dalam kegiatan promosi vila melalui akun media sosial Telegram.
Dua WNA lainnya yang turut dideportasi adalah JWF, warga negara Australia, dan PJL, warga negara Inggris.
JWF ditindak setelah terlibat keributan dan dugaan penganiayaan terhadap penghuni vila. Ia dideportasi pada Selasa (3/11/2026). Adapun PJL dipulangkan ke negara asal pada Sabtu (31/10/2026) karena telah melampaui masa berlaku izin tinggal atau overstay selama 65 hari.
Imigrasi Denpasar Deportasi Lima WNA
Penindakan terhadap WNA yang melanggar ketentuan keimigrasian juga dilakukan Kantor Imigrasi Denpasar. Dalam periode 5–8 November 2026, petugas menindak tujuh WNA.
Dari jumlah tersebut, lima orang dikenai tindakan administratif berupa deportasi, sedangkan dua lainnya dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar pada Jumat (6/11/2026).
Lima WNA yang dideportasi masing-masing berasal dari Prancis, Rusia, Australia, Uganda, dan Belgia. Berikut rincian pelanggarannya:
1\. AJV (46), warga Prancis, dideportasi pada 5 November 2026 pukul 19.45 WITA melalui rute Denpasar–Paris karena overstay lebih dari 60 hari.
2\. AS (29), warga Rusia, dideportasi pada 6 November 2026 pukul 12.00 WITA melalui rute Denpasar–Moskwa karena diduga kuat terlibat aktivitas prostitusi ilegal.
3\. AJAO (63), warga Australia, dideportasi pada 7 November 2026 pukul 01.00 WITA melalui rute Denpasar–Perth karena overstay dan menolak membayar denda yang telah ditentukan.
4\. JN (35), warga Uganda, dideportasi pada 7 November 2026 pukul 00.35 WITA melalui rute Denpasar–Entebbe atas dugaan keterlibatan dalam praktik prostitusi ilegal.
5\. LML (32), warga Belgia, dideportasi pada 8 November 2026 pukul 00.35 WITA melalui rute Denpasar–Brussel karena dinilai melakukan kegiatan berisiko yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta tidak mematuhi hukum Indonesia.
Sementara itu, dua WNA yang dipindahkan ke Rudenim Denpasar masing-masing berinisial BDC (32), warga Nigeria, dan CYA (31), warga Ghana. Keduanya diduga melanggar ketentuan izin tinggal karena mengalami overstay masing-masing selama 120 hari dan 54 hari.
Imigrasi Tegaskan Pengawasan terhadap WNA
Kepala Kantor Imigrasi Denpasar, R. Haryo Sakti, menegaskan setiap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia wajib mematuhi peraturan perundang-undangan.
Menurut dia, penegakan hukum keimigrasian akan terus dilakukan secara konsisten terhadap orang asing yang terbukti melakukan pelanggaran.
Imigrasi Bali juga memastikan pengawasan terhadap keberadaan WNA dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus memastikan aktivitas warga asing memberikan manfaat bagi daerah tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku. ***
