DCNews, Bengkayang – Masyarakat diminta mewaspadai modus baru pinjaman online (pinjol) ilegal yang menyalurkan uang ke rekening seseorang tanpa pengajuan maupun persetujuan pemilik rekening. Setelah dana masuk, korban justru berpotensi menghadapi teror penagihan disertai ancaman.
Peringatan tersebut disampaikan Polda Kalimantan Barat (Kalbar) melalui Ps. Kanit 2 Perbankan Ditreskrimsus Polda Kalbar, IPTU Dr. Didik Pramono, dalam sosialisasi Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah di Kabupaten Bengkayang, Selasa kemarin (10/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Didik memaparkan berbagai modus kejahatan keuangan digital, mulai dari pinjaman online ilegal, judi online, hingga aktivitas keuangan ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat.
Modus Pinjol Ilegal Menyasar Rekening Korban
Didik menjelaskan, pelaku pinjol ilegal menggunakan berbagai cara untuk menjaring korban. Salah satunya melalui penawaran pinjaman lewat pesan singkat dan WhatsApp.
Pelaku juga kerap menggunakan nama aplikasi yang menyerupai penyelenggara pinjaman daring legal. Bahkan, ada yang mencatut layanan berbasis syariah atau mengatasnamakan lembaga tertentu untuk membangun kepercayaan calon korban.
“Salah satu modus yang perlu diwaspadai adalah penawaran pinjaman melalui pesan singkat atau WhatsApp. Pelaku juga dapat menggunakan nama aplikasi yang menyerupai penyelenggara pinjaman daring legal, bahkan mengatasnamakan layanan syariah atau lembaga tertentu untuk meyakinkan calon korban,” ujarnya.
Dia menegaskan, pinjol ilegal merupakan layanan pinjaman yang tidak terdaftar, tidak memiliki izin, dan tidak berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Sebagai gambaran, Didik mengungkapkan kasus seseorang yang terjerat 14 aplikasi pinjol tidak berizin. Ketika memasuki masa jatuh tempo, korban menerima rentetan telepon dan pesan bernada ancaman dari pihak penagih.
Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah tergiur tawaran pinjaman dengan proses pencairan cepat, terutama jika disertai desakan untuk segera mengajukan pinjaman.
“Calon pengguna juga perlu memastikan legalitas penyelenggara melalui kanal resmi OJK sebelum mengakses layanan pinjaman,” katanya.
Lindungi Data Pribadi dan Waspadai Investasi Bodong
Selain memeriksa legalitas penyelenggara, masyarakat perlu memastikan aplikasi diunduh melalui sumber resmi. Calon pengguna juga harus memahami bunga, biaya, serta seluruh ketentuan pinjaman sebelum menyetujui transaksi.
Keamanan identitas dan data pribadi menjadi perhatian penting karena informasi tersebut berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan kejahatan keuangan.
Didik juga mengingatkan masyarakat agar tidak hanya mewaspadai pinjol ilegal. Sejumlah aktivitas keuangan ilegal lainnya yang perlu dihindari meliputi judi online, arisan bodong, investasi berkedok skema Ponzi, hingga penipuan berkedok hubungan asmara atau love scamming.
Selain itu, masyarakat diminta berhati-hati ketika menggunakan jasa penukaran valuta asing dan penyedia jasa pembayaran yang tidak memiliki izin.
Didik menyebutkan, sejumlah kasus penipuan juga terjadi melalui aktivitas penukaran uang. Karena itu, masyarakat perlu memastikan tempat penukaran valuta asing atau money changer memiliki legalitas dan izin resmi.
Langkah tersebut penting untuk menghindari risiko penipuan, termasuk kemungkinan menerima uang palsu dalam transaksi penukaran.
“Aktivitas ini berisiko menimbulkan kerugian, penyalahgunaan data pribadi, hingga dimanfaatkan untuk transaksi keuangan ilegal,” ujarnya.
Didik berharap edukasi melalui sosialisasi CBP Rupiah dapat meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai kejahatan keuangan.
Perhatian khusus diberikan kepada masyarakat di wilayah perbatasan yang perlu memiliki pemahaman memadai mengenai keamanan transaksi, legalitas layanan keuangan, serta perlindungan data pribadi.
Melalui edukasi tersebut, masyarakat diharapkan lebih kritis sebelum menggunakan layanan keuangan digital dan tidak mudah terjebak tawaran pinjaman maupun investasi yang menjanjikan keuntungan atau pencairan dana secara instan. ***
