DCNews, Jakarta — Seluruh fraksi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait dugaan persoalan keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pengajuan yang disampaikan dalam rapat bersama pimpinan DPR pada Rabu, 11 November 2026, itu menjadi langkah politik untuk memproses usulan pemakzulan Gibran.
Perwakilan delapan fraksi menyerahkan dokumen usulan HMP kepada pimpinan DPR dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Masing-masing fraksi menyampaikan jumlah anggota yang mendukung pengajuan hak tersebut.
“Sehubungan dengan hal itu, kami mempersilakan kepada para pengusul untuk menyampaikan usulannya. Sesuai dengan urutan partai saja ya,” kata Saan saat membuka rapat.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi pihak pertama yang menyampaikan usulan. Dolfie OFP, yang mewakili fraksi tersebut, menyebut ada 14 anggota Fraksi PDIP yang menjadi pengusul HMP.
Selanjutnya, Fraksi Partai Golkar melalui Ahmad Doli Kurnia menyampaikan bahwa 13 anggotanya ikut mengajukan hak tersebut.
Dukungan juga datang dari Fraksi Partai NasDem. Sugeng Suparwoto, yang mewakili fraksi itu, menyatakan seluruh anggota NasDem sepakat mengajukan HMP. Menurut dia, langkah tersebut ditempuh karena tidak ada jalan lain untuk menindaklanjuti persoalan yang dipermasalahkan.
Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diwakili Muhammad Khozin. Ia menyebut terdapat 14 anggota fraksinya yang menandatangani usulan HMP.
Dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa 28 anggota fraksinya mendukung pengajuan tersebut. Jumlah itu menjadi yang terbesar di antara angka pengusul yang disampaikan dalam rapat.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) turut menyampaikan usulan melalui Sarifudin Sudding. Ia menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang menurut dia berkaitan dengan persoalan surat keterangan ijazah Gibran. Sudding menyatakan dokumen tersebut batal dan tidak sah demi hukum.
Adapun Fraksi Partai Demokrat diwakili Benny K. Harman dan Hinca Panjaitan. Benny menyebut 18 anggota fraksinya mengajukan HMP dengan alasan Gibran dinilai tidak lagi memenuhi persyaratan.
Fraksi Partai Gerindra menjadi yang terakhir menyampaikan usulan. Azis Subekti, yang mewakili partai tersebut, menyatakan terdapat 11 anggota Fraksi Gerindra yang ikut mengajukan HMP.
Dengan demikian, delapan fraksi yang menyampaikan usulan dalam rapat tersebut berasal dari PDIP, Golkar, NasDem, PKB, PKS, PAN, Demokrat, dan Gerindra.
Pengajuan HMP ini menjadi tahapan politik yang perlu ditindaklanjuti sesuai mekanisme konstitusional. Namun, penyampaian usulan oleh seluruh fraksi belum dengan sendirinya berarti Gibran telah dimakzulkan. Proses tersebut masih harus melewati tahapan dan persyaratan hukum serta ketatanegaraan yang berlaku. ***
