DCNews, Jakarta – Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) mendukung langkah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mempercepat pemberantasan judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) ilegal. Penindakan dinilai harus menyasar bukan hanya situs dan aplikasi, melainkan juga jaringan bandar, operator, penyandang dana, hingga aliran transaksi keuangan di balik kejahatan digital tersebut.
Dukungan itu disampaikan Ketua Bidang Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa DPP PA GMNI sekaligus Ketua Umum Forum Cendekiawan Melanesia Indonesia (FORKAMSI), Albert Hama, Rabu (11/11/2026).
Albert menyambut positif komitmen Kapolri untuk memperkuat penegakan hukum dan meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Menurut dia, sinergi antarlembaga menjadi faktor penting dalam menciptakan ruang digital yang aman sekaligus melindungi masyarakat dari kejahatan berbasis internet.
“Ini merupakan langkah yang patut kita dukung. Kami memberikan dukungan penuh kepada Kapolri Suyudi Ario Seto. Masyarakat sudah terlalu lama menghadapi dampak buruk judi online dan pinjol ilegal. Sudah saatnya ada langkah konkret, tegas, dan berkelanjutan untuk memberantas praktik-praktik tersebut,” ujar Albert.
Ia menilai judi online bukan sekadar pelanggaran hukum di ruang digital. Praktik tersebut memiliki dampak berantai terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, mulai dari kerugian finansial, penumpukan utang, konflik rumah tangga, hingga ancaman terhadap masa depan generasi muda.
Sementara itu, pinjol ilegal berpotensi menimbulkan persoalan yang lebih luas ketika disertai penyalahgunaan data pribadi, intimidasi, ancaman, dan praktik penagihan yang tidak manusiawi. Karena itu, Albert menilai perlindungan masyarakat harus menjadi bagian utama dari agenda pemberantasan kejahatan digital.
Desak Penegakan Hukum Menyasar Jaringan Bandar
Albert mengingatkan, pemblokiran situs dan aplikasi judi online tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan. Tanpa pembongkaran jaringan yang mengendalikan operasional perjudian, praktik tersebut berisiko kembali muncul melalui domain, situs, maupun platform baru.
Ia meminta aparat penegak hukum menelusuri pihak-pihak yang berada di balik bisnis ilegal tersebut, termasuk bandar, operator, pengendali jaringan, penyandang dana, serta aliran uang yang berkaitan dengan aktivitas perjudian.
“Harapan kami, pemberantasan ini benar-benar menyentuh akar persoalan. Jangan hanya situsnya yang diblokir, tetapi jaringan di belakangnya juga harus diungkap. Siapa yang menjadi bandar, siapa yang mengendalikan, dan ke mana aliran dananya harus ditelusuri melalui proses hukum yang profesional,” tegasnya.
Menurut Albert, penelusuran aliran dana menjadi bagian penting untuk memutus mata rantai bisnis judi online. Penegakan hukum juga harus dilakukan secara profesional agar pihak-pihak yang terbukti terlibat dapat diproses sesuai ketentuan hukum.
Minta Polri, Komdigi dan OJK Perkuat Koordinasi
Selain pemberantasan judi online, Albert meminta penanganan pinjol ilegal dilakukan secara serius melalui koordinasi lintas lembaga. Polri, Komdigi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan instansi terkait perlu memperkuat kerja sama agar penindakan berjalan efektif.
Ia menilai, koordinasi tersebut diperlukan karena persoalan pinjol ilegal tidak hanya berkaitan dengan aktivitas peminjaman tanpa izin, tetapi juga menyangkut perlindungan konsumen, keamanan data pribadi, serta potensi tindak pidana dalam proses penagihan.
Albert juga mengajak masyarakat berpartisipasi dengan melaporkan aktivitas yang diduga berkaitan dengan judi online dan pinjol ilegal. Keterlibatan publik dinilai dapat membantu aparat mendeteksi dan menindak praktik kejahatan digital lebih cepat.
Ia berharap komitmen Kapolri tidak berhenti pada pernyataan atau rencana pemblokiran, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata yang transparan, terukur, dan berkesinambungan.
“Ketika Kapolri meminta dukungan dan restu masyarakat untuk memberantas judi online dan pinjol ilegal, menurut kami ini harus disambut dengan dukungan positif. Kepentingan yang diperjuangkan adalah kepentingan rakyat. Kita ingin masyarakat terlindungi, keluarga tidak menjadi korban, dan generasi muda tidak terjerumus dalam lingkaran perjudian serta kejahatan digital,” ungkap Albert.
Di akhir pernyataannya, Albert kembali menegaskan dukungan PA GMNI terhadap langkah Kapolri dalam memperkuat pemberantasan judi online dan pinjol ilegal. Ia berharap upaya tersebut mampu menghadirkan perlindungan nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menghasilkan pemblokiran sementara.
“Polri harus terus hadir di tengah masyarakat. Kami mendukung upaya Kapolri untuk menciptakan ruang digital yang aman dan bersih dari kejahatan. Semoga komitmen ini benar-benar terealisasi, sehingga pemberantasan judi online dan pinjol ilegal tidak hanya menjadi wacana, tetapi menghasilkan perubahan nyata yang dirasakan masyarakat,” tutup Albert Hama. ***
