DCNews, Jakarta – Praktik penagihan utang yang disertai intimidasi, teror psikologis, hingga penyebaran data pribadi kembali menjadi sorotan. Garda Anti Teror DC Pinjol Indonesia (GADPI) mendesak pembenahan menyeluruh industri pinjaman daring (pindar) serta evaluasi terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyusul besarnya persoalan utang masyarakat.
Desakan tersebut disampaikan dalam aksi unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Aksi itu berlangsung di tengah demonstrasi kelompok masyarakat lainnya yang menyuarakan berbagai tuntutan politik, termasuk desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Umum GADPI, Dery Aprilyanto, menyebut sekitar 46 juta orang terjerat utang pinjaman online dengan total pembiayaan mencapai Rp106 triliun. Menurut dia, besarnya angka tersebut menunjukkan persoalan pinjol tidak lagi sekadar menyangkut transaksi keuangan, tetapi telah berkembang menjadi masalah sosial yang memengaruhi kehidupan masyarakat.
“Angka itu sangat-sangat besar, sangat-sangat mengkhawatirkan. Dari mana pertumbuhan ekonomi bisa dilihat? Kalau kita saja masyarakat untuk hidup saja berutang, untuk makan saja lewat utang,” kata Dery dalam orasinya.
Persoalan yang disoroti GADPI bukan semata kemampuan masyarakat membayar cicilan. Organisasi tersebut menilai metode penagihan yang intimidatif justru memperburuk kondisi ekonomi dan psikologis debitur, terutama ketika penagihan dilakukan dengan mempermalukan peminjam di lingkungan kerja maupun menyebarkan informasi pribadi.
Dery menegaskan, ketidakmampuan membayar utang tidak serta-merta menunjukkan debitur memiliki niat menghindari kewajiban. Sebagian peminjam, menurut dia, justru kehilangan kemampuan membayar setelah menghadapi tekanan penagihan yang berdampak langsung terhadap pekerjaan dan kehidupan keluarga.
“Bagaimana kita mau membayar kalau kita saja di-doxing di perusahaan? Sampai akhirnya teman-teman menjadi tidak bisa bekerja lagi karena dipecat. Lantas bagaimana kami harus membayar?” ujar Dery.
Dampak penagihan semacam itu dinilai dapat membentuk lingkaran masalah yang sulit diputus. Debitur yang kehilangan pekerjaan semakin kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran, sementara tekanan psikologis berpotensi memperburuk hubungan keluarga dan kondisi kesehatan mental.
GADPI juga mempersoalkan besaran bunga pinjaman online yang dinilai memberatkan masyarakat jika dibandingkan dengan skema pembiayaan perbankan konvensional. Mereka menilai struktur biaya pinjaman perlu dievaluasi agar masyarakat tidak semakin terjebak dalam akumulasi utang.
Bagi GADPI, persoalan tersebut membutuhkan lebih dari sekadar penanganan kasus per kasus. Pengawasan terhadap perusahaan pinjol, perlindungan data pribadi debitur, transparansi biaya pinjaman, serta pertanggungjawaban penyelenggara atas perilaku tenaga penagih dinilai harus menjadi bagian dari reformasi industri.
Tuntutan tersebut sekaligus menempatkan OJK dalam sorotan. Pengawasan terhadap industri pinjaman daring dinilai perlu dievaluasi agar perlindungan konsumen tidak berhenti pada aturan formal, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat ketika menghadapi persoalan penagihan.
Catatan redaksi: Angka 46 juta orang dan total utang Rp106 triliun dalam berita ini merupakan klaim Ketua Umum GADPI yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa, bukan angka statistik resmi yang telah terverifikasi. Selain itu, tuntutan pembubaran industri dan evaluasi OJK perlu diperjelas melalui rincian tuntutan tertulis GADPI agar tidak terjadi perbedaan antara aspirasi massa dan substansi kebijakan yang diminta. ***
