DCNews, Jakarta – Keterbatasan akses permodalan masih menjadi salah satu hambatan utama bagi pedagang kaki lima (PKL) dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengembangkan usaha. Persyaratan administrasi perbankan, minimnya agunan, hingga lemahnya pencatatan keuangan membuat sebagian pedagang kecil sulit memperoleh pembiayaan formal dan rentan bergantung pada rentenir maupun pinjaman online (pinjol) ilegal.
Menghadapi persoalan tersebut, Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Usaha Kecil, Mikro, dan Pedagang Kaki Lima Indonesia (DPP APKLI) Merah Putih meluncurkan program Akses Pembiayaan dan Fasilitas Usaha Produktif periode 2026–2031. Organisasi ini menargetkan penyaluran pembiayaan sebesar Rp175 miliar dalam 24 bulan untuk mendampingi lebih dari 20.000 PKL dan pelaku UMKM.
Program tersebut tidak hanya diarahkan untuk memperluas akses modal, tetapi juga mempersiapkan pedagang kecil agar memenuhi persyaratan pembiayaan perbankan atau menjadi bankable. Pendampingan akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan dan kapasitas masing-masing usaha.
Ketua Umum APKLI Merah Putih, dr. Ali Mahsun Atmo, M.Biomed, mengatakan sebagian besar PKL masih menghadapi kendala mendasar untuk mengakses fasilitas pembiayaan formal. Persoalan itu antara lain belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), tidak tertib mencatat transaksi keuangan, serta tidak mempunyai agunan formal.
“Sebagian besar pedagang kaki lima belum mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB), belum mencatat transaksi keuangan secara tertib, serta tidak memiliki agunan formal. Kondisi ini membuat mereka terpaksa bergantung pada rentenir dan pinjaman online (pinjol) ilegal yang menetapkan bunga tinggi hingga menggerus margin usaha harian,” kata Ali Mahsun kepada wartawan di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta, Minggu (8/11/2026).
Empat Jenjang Pendampingan Usaha
Untuk menjawab persoalan tersebut, APKLI Merah Putih menyiapkan empat jenjang pendampingan yang disesuaikan dengan tingkat kesiapan usaha. Skema ini dirancang agar pedagang yang belum memenuhi persyaratan perbankan tetap memiliki kesempatan memperoleh modal produktif.
Pada Jenjang 1 (Pemula), program menyasar PKL ultra mikro dengan lapak berpindah yang belum memiliki kebiasaan mencatat keuangan. Mereka akan memperoleh akses modal melalui skema Modal Usaha Produktif dan Pendampingan (MUPP), hibah produktif, serta qardhul hasan dengan nilai berkisar Rp1 juta hingga Rp3 juta.
Berikutnya, Jenjang 2 (Tumbuh) diperuntukkan bagi pedagang yang sudah memiliki lapak tetap dan mulai mencatat transaksi usaha. Pembiayaan diberikan melalui dana bergulir koperasi sebesar Rp3 juta hingga Rp10 juta dengan menerapkan sistem tanggung renteng.
Sementara itu, Jenjang 3 (Siap Bank) menyasar pelaku usaha yang telah beroperasi minimal enam bulan, memiliki NIB, dan menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Pada tahap ini, pedagang akan difasilitasi untuk mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro dan KUR Mikro hingga Rp100 juta.
Adapun Jenjang 4 (Bankable) ditujukan bagi usaha kecil yang telah memiliki pencatatan dan laporan keuangan tertib. Kelompok ini berpeluang mengakses KUR Kecil hingga Rp500 juta, kredit komersial perbankan, maupun penyertaan modal investasi.
Pendataan Digital dan Kolaborasi Pembiayaan
Untuk memastikan pendampingan berjalan terukur, APKLI Merah Putih akan menggunakan aplikasi Satu Bank Data UKM-PKL sebagai sistem pendataan dan penentuan jenjang kesiapan usaha anggota.
Setiap pedagang nantinya memperoleh kartu anggota berbasis uang elektronik (e-money) atau ATM perbankan, serta rapor usaha yang dievaluasi secara berkala setiap enam bulan. Evaluasi tersebut diharapkan menjadi instrumen untuk memantau perkembangan usaha sekaligus mengukur kesiapan pedagang mengakses pembiayaan yang lebih besar.
Dalam pelaksanaannya, APKLI Merah Putih berencana menggandeng sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Kementerian UMKM, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Bank Syariah Indonesia (BSI), serta perusahaan penjaminan Jamkrindo dan Askrindo.
Selain itu, program ini menyiapkan alokasi dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN sebesar Rp40 miliar sebagai modal awal pembiayaan bergulir.
Peluncuran program tersebut merupakan tindak lanjut amanat Musyawarah Nasional (Munas) VI APKLI Merah Putih yang berlangsung di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta.
Melalui program ini, APKLI Merah Putih berharap akses permodalan, produktivitas, dan kemandirian ekonomi pedagang kecil semakin meningkat. Inisiatif tersebut juga diposisikan sebagai salah satu kontribusi sektor UMKM dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
Catatan redaksi: Target Rp175 miliar, sasaran 20.000 pedagang, dan alokasi CSR BUMN Rp40 miliar merupakan angka penting yang sebaiknya diperjelas mekanisme realisasinya. Perlu dipastikan pula apakah Rp175 miliar merupakan komitmen pembiayaan yang sudah tersedia atau target penghimpunan dana selama 24 bulan. Ini penting agar pembaca dapat membedakan target program dengan dana yang benar-benar siap disalurkan. ***
