DCNews, Jakarta — Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Yandri Susanto mengingatkan bahaya laten pinjaman online (pinjol) dan judi online (judol) yang makin menggerogoti masyarakat desa.
“Judi online sekarang mengerikan. Pinjol, mengerikan,” kata Yandri
di hadapan peserta diskusi tematik “Problematika Koperasi Desa Merah Putih” di Jakarta, Kamis (12/6/2025). Diskusi juga dihadiri Menkop UKM Budi Arie Setiadi sert yang berbagai pemangku kepentingan pembangunan desa.
Pernyataan itu muncul saat Yandri membahas pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang sedang digencarkan pemerintah sebagai alternatif pembiayaan produktif di desa. Ia mencontohkan Desa Kertasana yang mengajukan pinjaman Rp500 juta untuk membangun koperasi, namun berdasarkan evaluasi perbankan, kebutuhan riilnya hanya sekitar Rp150 juta.
Menurut Yandri, melalui evaluasi semacam itu, pembiayaan menjadi lebih tepat sasaran dan menghindarkan masyarakat dari jerat pinjaman berbunga tinggi. “Itu dengan bunga yang terjangkau. Kita ingin memotong rentenir. Karena memang sekarang ini sangat merugikan, seperti judol dan pinjol,” ujarnya.
Koperasi Disesuaikan dengan Potensi Desa
Yandri menegaskan bahwa koperasi desa akan difokuskan pada kebutuhan produktif masyarakat lokal. Ia mencontohkan, jika mayoritas penduduk desa adalah petani padi, maka yang dibutuhkan adalah gudang padi, bukan fasilitas penyimpanan dingin (cold storage) yang tak relevan.
“Kalau petani jagung, ya gudang jagung. Tapi kalau daerahnya penghasil ikan, baru butuh cold storage. Kita sesuaikan dengan potensi desa,” jelasnya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menjelaskan bahwa model koperasi yang didorong pemerintah saat ini berbeda jauh dari pola lama seperti Koperasi Unit Desa (KUD) zaman Orde Baru. Pemerintah tak lagi membagikan uang, melainkan memberikan pendampingan dan pemberdayaan berbasis potensi lokal.
“Kita enggak kasih uang, kita kasih kail. Ada pemetaan potensi dan pendampingan,” kata Yandri yang juga mantan Wakil Ketua MPR RI itu. ***
