DCNews, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026). Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, keputusan tersebut diambil setelah melalui proses pembahasan dan kajian panjang, bukan karena tekanan atau desakan pihak tertentu.
Puan mengatakan, RUU Perampasan Aset telah bergulir selama 18 tahun di parlemen. Namun, pengesahannya baru dilakukan setelah DPR menyelesaikan proses penyusunan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk masukan masyarakat dan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
“Hari ini kita mengesahkan Undang-Undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, melainkan karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” ujar Puan sebelum meminta persetujuan anggota dewan dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Menurut Puan, proses pembahasan RUU tersebut mengedepankan prinsip partisipasi publik yang bermakna atau meaningful participation. DPR, kata dia, telah menggelar sedikitnya 87 rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menghimpun pandangan berbagai elemen masyarakat.
Selain menyerap aspirasi melalui forum formal, Komisi III DPR RI juga melakukan 15 kunjungan kerja ke 15 provinsi dan 46 daerah pemilihan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaring masukan masyarakat, termasuk kelompok yang berada di tingkat akar rumput.
Puan menegaskan, pembahasan RUU Perampasan Aset tidak hanya berfokus pada substansi pengaturan, tetapi juga memperhatikan aspek harmonisasi hukum agar ketentuan baru tidak berbenturan dengan regulasi yang telah berlaku.
“Juga sudah dilakukan penelitian, penelaahan, evaluasi supaya tidak tumpang tindih dengan undang-undang yang lain seperti KUHAP dan KUHP,” katanya.
Ia berharap pengesahan undang-undang tersebut dapat memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia, terutama dalam memperkuat upaya penanganan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.
Setelah menyampaikan penjelasan mengenai proses pembahasan, Puan kemudian meminta persetujuan seluruh fraksi terhadap RUU Perampasan Aset untuk disahkan menjadi undang-undang.
“Kami menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” ujar Puan.
Persetujuan anggota dewan kemudian ditandai dengan ketukan palu pimpinan sidang. Dengan keputusan tersebut, RUU yang telah menjadi agenda pembahasan selama 18 tahun itu memasuki babak baru dalam perjalanan legislasi nasional. ***

