DCNews, Jakarta – Ancaman terhadap keselamatan keluarga hingga intimidasi penyebaran data pribadi kembali dialami seseorang yang mengaku menjadi korban teror aplikasi pinjaman online (pinjol) bernama PINJAM FLEXI. Korban mengaku tidak pernah mengajukan pinjaman melalui aplikasi tersebut, tetapi terus menerima pesan bernada ancaman dari nomor WhatsApp berbeda.
Teror terbaru terjadi pada Kamis (19/11/2026). Korban mengungkapkan, pihak yang diduga terkait dengan PINJAM FLEXI menghubunginya sebanyak tiga kali menggunakan nomor berbeda. Isi pesannya beragam, mulai dari ancaman terhadap keselamatan keluarga hingga intimidasi penyebaran data pribadi.
“Saya heran, karena kami merasa tidak pernah mengajukan pinjaman uang di aplikasi pinjol tersebut. Setelah sebelumnya, pada 17 November 2026 kami diteror melalui pesan WhatsApp dengan mengancam pencemaran data pribadi dan memposting di media sosial dengan tuduhan fitnah. Sekarang kembali menghubungi via WhatsApp dengan nomor lain, dengan mengancam keselamatan keluarga saya,” ungkap korban kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
Korban menjelaskan, tiga pesan yang diterimanya pada hari itu datang secara berurutan dengan bentuk ancaman berbeda. Pesan pertama berisi ancaman terhadap keselamatan keluarga, sedangkan pesan kedua dan ketiga kembali menyinggung penyebaran data pribadi.
“Pertama tadi pagi mereka menghubungi dengan ancaman keselamatan keluarga, kemudian yang kedua ancaman data pribadi dan ketiga kembali sama mengancam data pribadi,” ujarnya.
Rentetan intimidasi tersebut membuat korban merasa tidak aman. Terlebih, ancaman terus berlanjut meskipun dirinya telah menempuh jalur pengaduan melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Korban menyebut pengaduannya telah diterima dan mendapatkan respons dari OJK. Ia mengaku memiliki bukti penerimaan laporan tersebut. Namun, teror yang diduga dilakukan pihak PINJAM FLEXI belum berhenti.
“Sebelumnya, saya sudah membuat pengaduan kepada pihak OJK dan sudah direspons dan diterima, ada buktinya. Akan tetapi mereka tetap saja meneror saya. Saya tidak main-main akan tetap melaporkannya ke polisi,” tegasnya.
Kasus ini menambah perhatian terhadap praktik penagihan pinjaman online yang menggunakan intimidasi, ancaman penyebaran informasi pribadi, hingga tekanan psikologis terhadap masyarakat. Apalagi, korban mengaku tidak pernah memiliki hubungan pinjaman dengan aplikasi yang disebutkan.
Teror PINJAM FLEXI Pernah Dilaporkan pada 17 November
Sebelumnya, pada Selasa (17/11/2026), korban mengaku menerima ancaman pencemaran data pribadi, intimidasi, serta tuduhan yang dinilai sebagai fitnah. Pihak yang diduga terkait dengan PINJAM FLEXI disebut mengancam akan mengunggah data pribadi korban melalui media sosial.
Ancaman tersebut menimbulkan kekhawatiran karena penyebaran data pribadi tanpa hak dapat berdampak pada keamanan, reputasi, serta kehidupan sosial seseorang.
Dalam konteks perlindungan hukum, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur sanksi pidana terhadap perbuatan tertentu yang dilakukan secara melawan hukum.
Pasal 67 ayat (3) UU PDP mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar.
Sementara itu, terkait dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik, UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga memuat ketentuan pidana.
Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) UU ITE mengatur perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui informasi elektronik atau dokumen elektronik dengan cara menuduhkan suatu hal agar diketahui umum. Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp400 juta.
Meski demikian, penerapan pasal-pasal tersebut tetap harus memperhatikan unsur tindak pidana, alat bukti, serta proses pembuktian oleh aparat penegak hukum.
Kasus yang dialami korban PINJAM FLEXI menjadi pengingat bahwa persoalan pinjaman online tidak semata-mata berkaitan dengan kewajiban pembayaran, tetapi juga menyangkut perlindungan data pribadi, keamanan keluarga, dan hak masyarakat untuk terbebas dari intimidasi.
Masyarakat yang mengalami ancaman serupa perlu menyimpan bukti percakapan, nomor telepon, tangkapan layar, serta dokumentasi lain untuk mendukung proses pengaduan kepada OJK maupun pelaporan kepada kepolisian. ***

