DCNews, Palangka Raya – Praktik penagihan kredit oleh sejumlah debt collector atau penagih utang kembali menjadi sorotan setelah beredar informasi mengenai dugaan pemasangan alat pelacak GPS pada kendaraan dan kedatangan belasan orang ke rumah warga di Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng). Peristiwa ini memunculkan pertanyaan mengenai legalitas petugas, prosedur penagihan, serta perlindungan keamanan masyarakat.
Aktivis Kalteng, Joseph F.J.W., mendesak Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (Polda Kalteng) dan Polresta Palangka Raya segera menelusuri dugaan aktivitas tersebut. Ia meminta aparat memastikan identitas para penagih, perusahaan pembiayaan yang diduga menugaskan mereka, serta dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan penagihan.
Sorotan itu bermula dari informasi mengenai peristiwa pada Kamis (12/11/2026). Berdasarkan kronologi yang beredar di media sosial, sebuah mobil yang diparkir di kawasan Duta Mall Palangka Raya diduga telah dipasangi perangkat pelacak atau global positioning system (GPS).
Persoalan kemudian berkembang setelah pemilik kendaraan dikabarkan didatangi sekitar 15 hingga 18 orang ke rumahnya. Kelompok tersebut diduga berasal dari luar Kalimantan Tengah. Informasi yang beredar juga menyebutkan bahwa mereka tidak memperlihatkan dokumen penugasan resmi.
Namun, kebenaran dugaan pemasangan GPS, jumlah orang yang datang, identitas kelompok tersebut, serta legalitas tindakan penagihan masih membutuhkan verifikasi dari kepolisian dan pihak terkait.
Legalitas Penagihan Dipertanyakan
Joseph menilai, penagihan kredit tidak boleh dilakukan tanpa identitas dan kewenangan yang jelas. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui siapa pihak yang datang menagih, perusahaan pembiayaan yang memberikan tugas, serta dasar hukum tindakan yang dilakukan.
“Pertanyaan saya sederhana, mereka datang dari mana? Leasing mana yang menugaskan? Siapa yang memberikan surat tugas? Kalau memang mereka menjalankan tugas resmi perusahaan pembiayaan, tentu harus ada identitas dan kejelasan dokumen penugasan,” tegas Joseph.
Ia menilai informasi mengenai kedatangan belasan orang ke rumah warga perlu ditelusuri secara serius. Apalagi, hingga kini belum terdapat kejelasan mengenai hubungan kelompok tersebut dengan perusahaan pembiayaan maupun kewenangan yang mereka miliki.
Joseph meminta aparat tidak hanya memeriksa pihak yang diduga melakukan penagihan, tetapi juga menelusuri status pembiayaan kendaraan, perusahaan terkait, dan pihak yang memberikan instruksi apabila memang terdapat upaya penarikan kendaraan akibat tunggakan kredit.
Menurutnya, kewajiban debitur untuk membayar angsuran harus tetap dihormati. Namun, persoalan kredit bermasalah tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hukum dan hak konsumen.
Dugaan GPS pada Kendaraan Perlu Diusut
Selain aktivitas penagihan, Joseph menyoroti dugaan pemasangan perangkat GPS pada kendaraan yang terparkir di kawasan Duta Mall Palangka Raya.
Ia meminta kepolisian memastikan siapa yang memasang alat pelacak tersebut, kapan pemasangan dilakukan, serta apakah tindakan itu memiliki persetujuan atau dasar kewenangan yang sah.
“Jangan sampai masyarakat merasa diawasi, diikuti, bahkan didatangi beramai-ramai di rumahnya tanpa kejelasan prosedur. Persoalan utang memang harus diselesaikan, tetapi bukan berarti proses penagihan boleh dilakukan semena-mena,” ujarnya.
Joseph menegaskan, dugaan pemasangan GPS harus diperiksa berdasarkan bukti dan keterangan para pihak. Pemeriksaan juga perlu mengungkap apakah perangkat tersebut berkaitan dengan aktivitas perusahaan pembiayaan tertentu.
Ia berharap kepolisian meminta keterangan pemilik kendaraan, memeriksa dokumen penugasan, serta menelusuri pihak yang diduga terlibat agar persoalan tidak hanya berkembang melalui informasi di media sosial.
Desak Polda Kalteng dan Polresta Palangka Raya Bertindak
Joseph juga mempertanyakan pengawasan terhadap aktivitas penagihan yang diduga dilakukan oleh pihak dari luar daerah. Ia meminta Polda Kalteng dan Polresta Palangka Raya memastikan setiap aktivitas tersebut berlangsung sesuai ketentuan hukum.
“Ke mana fungsi pengawasan kepolisian? Bagaimana mereka bisa keluar masuk Palangka Raya dan menjalankan aktivitas seperti ini? Apakah identitas, perusahaan asal, serta legalitas penugasan mereka pernah diperiksa?” katanya.
Ia turut menyampaikan kekhawatiran mengenai kemungkinan pembiaran terhadap aktivitas penagihan yang tidak sesuai prosedur. Meski demikian, Joseph menegaskan bahwa pernyataannya bukan tuduhan terhadap institusi ataupun personel kepolisian tertentu.
Menurutnya, dugaan tersebut harus diperiksa secara objektif. Belum ada bukti yang dapat memastikan adanya pembiaran, penerimaan setoran, ataupun keterlibatan aparat dalam aktivitas yang dipersoalkan.
Karena itu, ia meminta kepolisian memberikan penjelasan terbuka mengenai langkah pemeriksaan terhadap identitas penagih, perusahaan pembiayaan yang memberikan penugasan, serta dugaan pemasangan GPS dan kedatangan belasan orang ke rumah warga.
OJK Larang Penagihan dengan Ancaman dan Kekerasan
Persoalan ini juga berkaitan dengan ketentuan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengatur tata cara penagihan melalui Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
Pasal 61 mengatur bahwa perusahaan jasa keuangan dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk melakukan penagihan. Namun, kerja sama tersebut wajib memenuhi persyaratan yang ditentukan, termasuk ketentuan mengenai badan hukum, perizinan, dan sertifikasi tenaga penagihan.
Sementara itu, Pasal 62 melarang praktik penagihan menggunakan ancaman, kekerasan, tekanan fisik maupun verbal, serta tindakan yang mempermalukan konsumen. Perusahaan jasa keuangan juga tetap bertanggung jawab memastikan proses penagihan oleh pihak ketiga berjalan sesuai ketentuan.
Adapun penarikan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.
Dengan demikian, kewajiban pembayaran debitur dan kewajiban perusahaan pembiayaan untuk menjalankan prosedur penagihan merupakan dua hal yang harus sama-sama dipenuhi.
Warga Berhak Merasa Aman di Rumah Sendiri
Joseph menegaskan, kritik yang disampaikannya bukan untuk membenarkan debitur yang mengabaikan kewajiban membayar angsuran. Ia justru mendorong penyelesaian kredit bermasalah melalui mekanisme yang sah, transparan, dan tidak merugikan masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat kecil selalu dituntut untuk taat hukum, sementara pihak-pihak yang menjalankan aktivitas penagihan justru tidak jelas legalitas dan prosedurnya. Kami ingin Palangka Raya tetap aman, jangan sampai masyarakat merasa takut di rumahnya sendiri,” tutup Joseph F.J.W.
Ia berharap Kapolda Kalteng dan Kapolresta Palangka Raya memberikan penjelasan mengenai langkah pengawasan dan pemeriksaan atas dugaan aktivitas penagihan tersebut.
Keterangan resmi dari kepolisian, perusahaan pembiayaan, pemilik kendaraan, dan pihak yang diduga melakukan penagihan menjadi penting untuk mengungkap fakta secara utuh. Verifikasi diperlukan agar masyarakat memperoleh kepastian hukum sekaligus mencegah berkembangnya spekulasi dan kesimpulan sepihak atas informasi yang beredar di media sosial. ***
