DCNewa, Jakarta – Meningkatnya ketergantungan industri pinjaman daring (pindar) terhadap teknologi digital membuat keamanan siber menjadi salah satu faktor penentu keberlanjutan bisnis pembiayaan. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) pun mendorong penguatan tata kelola risiko siber melalui penerapan pedoman yang dapat menjadi acuan bagi penyelenggara dalam melindungi sistem operasional dan data pengguna.
Dukungan tersebut disampaikan Kuseryansyah di tengah semakin kompleksnya aktivitas bisnis pembiayaan digital. Menurut dia, pertumbuhan industri pindar harus diimbangi dengan pengelolaan teknologi informasi yang kuat agar risiko gangguan sistem maupun kebocoran informasi dapat diantisipasi.
Hampir seluruh aktivitas layanan pindar kini bergantung pada sistem elektronik yang saling terhubung. Mulai dari proses pencarian dan penerimaan pengguna, verifikasi identitas secara elektronik atau electronic Know Your Customer (e-KYC), penyaluran pembiayaan, hingga pembayaran kembali pinjaman.
Ketergantungan tersebut menjadikan perlindungan infrastruktur digital dan informasi pengguna sebagai kebutuhan mendasar. Penyelenggara tidak hanya dituntut menghadirkan layanan yang cepat dan mudah diakses, tetapi juga memastikan seluruh proses transaksi berlangsung dalam sistem yang aman.
Bagi AFPI, kepercayaan masyarakat merupakan modal penting dalam menjaga keberlangsungan ekosistem pembiayaan digital. Karena itu, inovasi layanan dan ekspansi bisnis perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kemampuan perusahaan dalam mengidentifikasi serta mengendalikan risiko teknologi.
Pedoman pengelolaan risiko siber yang didukung AFPI diharapkan menjadi rujukan bersama bagi penyelenggara pindar. Kerangka tersebut menggunakan pendekatan berbasis risiko sehingga setiap perusahaan dapat menyesuaikan langkah pengamanan dengan karakteristik operasional dan tingkat ancaman yang dihadapi.
Kuseryansyah menjelaskan, pedoman tersebut mencakup lima komponen utama, yakni tata kelola, identifikasi risiko, pelindungan sistem, deteksi dan pemantauan, serta penanggulangan dan pemulihan.
Kelima komponen itu menjadi fondasi bagi perusahaan dalam membangun sistem keamanan siber yang terstruktur.
Pertama, aspek tata kelola mengatur pembagian tanggung jawab dan mekanisme pengawasan keamanan siber di lingkungan perusahaan. Kedua, identifikasi risiko dilakukan dengan mengenali aset digital, potensi ancaman, serta berbagai kemungkinan gangguan terhadap operasional.
Ketiga, pelindungan sistem mencakup penerapan langkah pengamanan terhadap infrastruktur teknologi, informasi, dan data pengguna. Keempat, deteksi dan pemantauan diarahkan untuk mengenali aktivitas mencurigakan maupun indikasi serangan siber sejak dini.
Adapun komponen kelima berfokus pada penanggulangan dan pemulihan. Perusahaan perlu memiliki kesiapan menangani insiden keamanan sekaligus memastikan layanan dapat kembali beroperasi apabila terjadi gangguan.
Selain lima komponen tersebut, pedoman juga menyediakan mekanisme penilaian mandiri terhadap tingkat kematangan keamanan siber. Melalui evaluasi ini, penyelenggara dapat mengukur kesiapan internal, mengidentifikasi kelemahan, serta menentukan aspek yang perlu diperbaiki.
Hasil penilaian mandiri tersebut diharapkan menjadi dasar bagi perusahaan untuk menyusun program peningkatan keamanan secara berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan sistem tidak berhenti pada pemenuhan standar, tetapi menjadi bagian dari pengelolaan risiko perusahaan.
AFPI Dorong Budaya Keamanan Siber di Industri Pindar
AFPI meminta penyelenggara menjadikan pedoman keamanan siber sebagai bagian dari tata kelola perusahaan dan budaya manajemen risiko. Implementasinya perlu didukung evaluasi berkala, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta rencana tindak lanjut yang terukur.
Kuseryansyah menegaskan, kesiapan menghadapi ancaman digital tidak cukup hanya mengandalkan langkah pencegahan. Perusahaan juga harus memiliki kemampuan mendeteksi serangan, merespons insiden, dan memulihkan layanan ketika terjadi gangguan.
Dalam keterangannya pada Kamis (12/11/2026), dia mengatakan semakin terhubungnya ekosistem keuangan digital menuntut penyelenggara memiliki kesiapan keamanan yang menyeluruh.
“Di tengah makin terhubungnya ekosistem keuangan digital, penyelenggara perlu memiliki kesiapan tidak hanya untuk mencegah potensi serangan, tetapi juga mendeteksi, merespons, dan memulihkan layanan apabila terjadi gangguan. Dengan demikian, keamanan dan kepercayaan pengguna dapat terus terjaga,” ujar Kuseryansyah.
Penguatan keamanan juga perlu menjangkau hubungan kerja sama dengan pihak eksternal. Dalam menjalankan operasionalnya, perusahaan pindar melibatkan berbagai mitra, mulai dari perbankan, penyedia jasa pembayaran, hingga penyedia layanan komputasi awan (cloud computing).
Keterlibatan banyak pihak tersebut membuat pengelolaan risiko siber tidak bisa dilakukan secara terpisah. Diperlukan koordinasi dan penerapan standar perlindungan yang memadai di seluruh rantai layanan agar celah keamanan pada satu pihak tidak mengganggu keseluruhan ekosistem.
Untuk memperkuat implementasi pedoman, AFPI akan menjalankan sosialisasi dan peningkatan kapasitas industri. Asosiasi juga berencana memfasilitasi pertukaran pengetahuan serta praktik terbaik pengamanan siber di antara para pelaku usaha.
“AFPI berkomitmen untuk mengambil peran aktif dalam mendukung implementasi pedoman itu melalui sosialisasi, peningkatan kapasitas dan kompetensi industri, serta fasilitasi pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik antarpelaku industri. Kami berharap upaya itu dapat mendorong terbentuknya ekosistem pindar yang semakin tangguh, aman, dan bertanggung jawab,” tuturnya.
AFPI juga akan melanjutkan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyelenggara pindar, dan para pemangku kepentingan lainnya. Sinergi tersebut diharapkan menjaga konsistensi penerapan keamanan siber sekaligus mendukung pertumbuhan industri pembiayaan digital yang sehat dan berkelanjutan.
Pembiayaan Pindar Tembus Rp106,48 Triliun
Urgensi penguatan keamanan siber juga terlihat dari besarnya aktivitas pembiayaan digital di Indonesia. OJK mencatat outstanding pembiayaan industri fintech peer-to-peer lending mencapai Rp106,48 triliun per September 2026.
Nilai tersebut tumbuh 17,02 persen secara tahunan (year on year/YoY). Besarnya nilai pembiayaan menunjukkan semakin pentingnya keandalan sistem digital dalam menopang transaksi dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan pindar.
Namun, pertumbuhan pembiayaan tersebut juga diikuti tantangan pengelolaan risiko. OJK mencatat tingkat wanprestasi lebih dari 90 hari atau Tingkat Wanprestasi 90 hari (TWP90) industri fintech P2P lending mencapai 5,36 persen pada September 2026.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberlanjutan industri pindar tidak hanya ditentukan oleh ekspansi pembiayaan, tetapi juga kemampuan penyelenggara mengelola berbagai risiko secara bersamaan.
Di tengah pertumbuhan transaksi dan meningkatnya kompleksitas layanan, keamanan data, ketahanan infrastruktur digital, serta kesiapan menghadapi serangan siber menjadi elemen penting untuk menjaga kepercayaan pengguna dan keberlangsungan industri pembiayaan digital. ***
