DCNews, Manado – Maraknya risiko penipuan investasi dan praktik pinjaman online (pinjol) ilegal menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Sulawesi Utara. Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, OJK menggelar edukasi keuangan bagi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan sekaligus mendorong warga lebih cermat memilih produk dan layanan jasa keuangan.
Kegiatan edukasi yang berlangsung di Manado, Minggu (8/11/2026), tersebut diarahkan untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya literasi keuangan, termasuk mengenali risiko transaksi dengan pihak yang tidak memiliki legalitas.
Kepala OJK Wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo, Robert Sianipar, mengatakan kemampuan mengelola keuangan merupakan keterampilan penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Menurut dia, pemahaman finansial yang memadai dapat membantu warga mengambil keputusan keuangan secara lebih bijak dan menghindari praktik keuangan ilegal.
Robert berharap edukasi tersebut dapat menekan jumlah masyarakat yang menjadi korban penipuan berkedok investasi maupun terjerat pinjaman online ilegal.
“Cerdas keuangan merupakan salah satu keterampilan yang penting dimiliki untuk menuju masyarakat sejahtera,” ujar Robert.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pinjaman atau investasi yang menjanjikan keuntungan maupun kemudahan tanpa memperhatikan legalitas penyelenggaranya.
OJK mendorong warga untuk memanfaatkan produk dan layanan lembaga jasa keuangan formal yang terdaftar dan diawasi OJK. Masyarakat juga diminta menghindari praktik pinjaman dari tengkulak dan rentenir yang beroperasi secara ilegal.
“Jangan pergi ke tengkulak atau rentenir. Intinya jangan pergi ke yang ilegal-ilegal, karena lembaga keuangan formal sudah banyak. Kenali, pahami, dan lindungi diri dalam bertransaksi,” tegas Robert.
Melalui edukasi tersebut, OJK berharap masyarakat Sulawesi Utara semakin memahami pentingnya memeriksa legalitas penyedia jasa keuangan sebelum melakukan transaksi. Literasi keuangan dinilai menjadi salah satu bekal agar masyarakat mampu melindungi diri dari risiko penipuan, praktik pinjaman ilegal, serta keputusan finansial yang merugikan. ***
