DCNews, Jakarta – Keterlambatan pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau tunjangan sertifikasi disebut mulai menekan kondisi keuangan sejumlah guru berpenghasilan rendah. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyebut sebagian guru bahkan terpaksa mengandalkan pinjaman online (pinjol) untuk menutup kebutuhan sehari-hari ketika tunjangan yang mereka andalkan belum cair.
Kabid Hukum P2G Iman Zanatul Haeri mengatakan, bagi guru dengan penghasilan terbatas, TPG bukan lagi sekadar pendapatan tambahan. Tunjangan tersebut telah menjadi bagian penting dari kemampuan mereka memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Karena itu, ketika pencairan TPG tertunda, kebutuhan yang seharusnya dibayar dari tunjangan tersebut tetap berjalan. Dalam kondisi tertentu, kata Iman, guru akhirnya mencari sumber pembiayaan lain, termasuk pinjaman online.
“Tunjangan Profesi Guru, bagi guru yang gajinya pas-pasan, fungsinya seperti gaji pokok. Ketika terlambat, maka kebutuhan pokok terlambat. Tentu kebutuhan pokok tidak bisa ditunda. Dalam beberapa kasus, TPG/Sertifikasi guru terlambat, mereka terjerat pinjol,” ujar Iman dalam keterangannya, Kamis (1/10/2026).
Menurut Iman, persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan keterlambatan administrasi pencairan. Ia menilai dampaknya perlu dilihat dari sisi kesejahteraan guru, terutama mereka yang tidak memiliki ruang finansial yang cukup untuk menghadapi keterlambatan pendapatan.
P2G juga menyoroti pengetahuan pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai kondisi yang dihadapi guru. Iman berpendapat, persoalan tersebut semestinya diikuti dengan langkah konkret untuk mencegah keterlambatan pendapatan guru berkembang menjadi masalah utang.
Iman mengaitkan keterlambatan pencairan tunjangan dengan kebijakan penggunaan anggaran pendidikan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, pernyataan tersebut merupakan pandangan P2G dan memerlukan verifikasi terhadap mekanisme penganggaran serta penyebab administratif pencairan TPG.
“Pemerintah tahu, OJK juga tahu. Ini bukan soal tahu tidak tahu. Semua orang tahu ini efek samping digunakannya anggaran pendidikan untuk MBG. Cuma takut mengatakannya,” kata Iman.
Pernyataan tersebut sekaligus menempatkan persoalan pencairan TPG dalam perdebatan yang lebih luas mengenai prioritas anggaran pendidikan dan pembiayaan program pemerintah. Di sisi lain, keterkaitan langsung antara alokasi anggaran untuk MBG dan keterlambatan pencairan TPG perlu dijelaskan berdasarkan data serta mekanisme penganggaran resmi pemerintah.
Guru Terdesak, Pinjol Menjadi Jalan Keluar
P2G menilai keterlambatan tunjangan memiliki konsekuensi yang lebih besar bagi guru yang pendapatannya sudah terbatas. Ketika kebutuhan rumah tangga tidak dapat ditunda sementara pendapatan yang diharapkan belum diterima, pinjaman dapat menjadi pilihan untuk menjaga arus kas keluarga.
Risikonya, pinjaman online dapat berubah menjadi beban baru ketika guru harus membayar kembali pokok pinjaman beserta biaya yang menyertainya. Karena itu, persoalan keterlambatan TPG tidak hanya menyangkut kapan tunjangan diterima, tetapi juga potensi dampaknya terhadap ketahanan keuangan guru.
Memasuki akhir September, Iman menyampaikan kritik tersebut melalui sindiran terhadap momentum 30 September. Ia menggambarkan guru bukan hanya menghadapi persoalan sejarah yang dikenang setiap tahun, tetapi juga persoalan ekonomi yang mereka rasakan secara langsung.
“Para guru dengan khidmat merenungi arti 30 September bagi bangsa ini. Dikiranya ini mengenang peristiwa pada malam tahun 1965. Padahal kita merenungi Tunjangan Profesi Guru yang berbulan-bulan tidak cair, sambil berjuang dari pinjol ke pinjol,” ujar Iman.
Pernyataan P2G tersebut menegaskan bahwa ketepatan waktu pembayaran tunjangan bagi guru berpenghasilan rendah memiliki konsekuensi sosial yang lebih luas. Ketika pembayaran tertunda, tekanan tidak berhenti pada keterlambatan penerimaan pendapatan, tetapi berpotensi mendorong sebagian guru mencari pembiayaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan dasar. ***
