DCNews, Jakarta — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadikan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) sebagai pijakan untuk menentukan arah program edukasi dan pelindungan konsumen di berbagai daerah.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, data SNLIK yang disusun bersama Badan Pusat Statistik (BPS) membantu OJK memetakan wilayah yang masih membutuhkan penguatan literasi maupun inklusi keuangan.
“Saya ingin menyampaikan betapa arti hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan itu sangat penting dan bermanfaat buat masyarakat. Dengan adanya Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan ini kami bisa tahu persis, ke mana kita mengarahkan kapal kita. Kita harus tahu kita berada di titik mana,” kata Friderica, dikutip Minggu (27/9/2026).
Menurut dia, data tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia. Informasi itu kemudian menjadi dasar bagi OJK untuk menentukan program edukasi yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap wilayah.
“Dan dengan hasil SNLIK ini, kami tahu berapa tingkat literasi masyarakat Indonesia dan berapa tingkat inklusinya. Dengan itu kami mapping berbagai program edukasi yang baik untuk dilakukan untuk setiap wilayah-wilayah yang dirasa masih kurang tingkat literasinya maupun tingkat inklusinya,” ujarnya.
Friderica menegaskan, pemetaan tersebut berkaitan langsung dengan mandat OJK dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus pelindungan masyarakat di sektor jasa keuangan.
“OJK by undang-undang, mendapat tugas yang mengatur, mengawasi seluruh sektor jasa keuangan. Namun, ada satu tugas juga, melindungi. Salah satu aspek pelindungan adalah memberikan literasi, edukasi kepada masyarakat,” kata dia.
OJK-BPS Perkuat Basis Data Literasi Keuangan
Friderica juga mengapresiasi peran BPS sebagai mitra OJK dalam penyelenggaraan SNLIK. Menurut dia, skala survei yang dilakukan bersama BPS memberikan basis data yang lebih luas untuk membaca kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia.
Kerja sama tersebut juga dinilai relevan dengan keterlibatan OJK dalam International Network for Financial Education (INFE) yang berada di bawah Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
“Saat ini kita sedang dalam proses aksesi untuk negara OECD, tapi kami secara aktif menjadi member dari INFE-nya, International Network for Financial Education,” ujarnya.
Friderica membandingkan cakupan survei yang dilakukan OECD dengan survei OJK bersama BPS. Menurut dia, survei OECD umumnya menggunakan sekitar 1.000 hingga 2.000 sampel, sedangkan SNLIK bersama BPS memiliki cakupan sampel yang jauh lebih besar.
“OECD juga punya survei terkait literasi-inklusi di semua negara OECD. Mereka (OECD) kalau survei sekitar 1.000-2.000 (sampel), sedangkan dengan BPS, tahun pertama kita 10 ribu lebih sampelnya, dan terakhir kemarin 75 ribu, jadi luar biasa. Terima kasih untuk seluruh insan statistik Indonesia,” kata Friderica.
Ke depan, OJK berharap kerja sama dengan BPS dapat diperluas sehingga pemetaan literasi dan inklusi keuangan tidak berhenti pada gambaran nasional dan provinsi.
Friderica mengatakan, data dengan cakupan yang lebih rinci akan membantu OJK mengidentifikasi daerah yang masih berada di bawah tingkat nasional sekaligus menentukan intervensi edukasi yang lebih tepat sasaran.
“Karena ini sangat penting, jadi kita bisa tahu provinsi mana yang masih di bawah angka nasional (literasi dan inklusi keuangan), dan mana yang sudah baik. Insya Allah tahun depan kita mau bekerja sama untuk (memperluas survei) tingkat kabupaten/kota,” ujar Friderica. ***
