DCNews, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) agar tidak mengejar besarnya penyaluran pembiayaan program pemerintah tanpa memastikan kemampuan pembayaran kembali dan mitigasi risikonya. Peringatan ini menjadi penting di tengah kewajiban pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang mencapai Rp37,7 triliun.
Dari total kewajiban tersebut, cicilan perdana sebesar Rp29,6 triliun dijadwalkan jatuh tempo pada September 2026. OJK menyatakan mendukung komitmen pemerintah untuk memenuhi kewajiban tersebut kepada bank Himbara, sembari meminta perbankan tetap menjaga prinsip kehati-hatian.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan keterlibatan perbankan dalam program prioritas pemerintah merupakan bagian penting dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, skala pembiayaan yang besar harus diimbangi dengan tata kelola dan manajemen risiko yang memadai.
“Sektor perbankan merupakan mitra strategis Pemerintah,” kata Dian dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Menurut Dian, bank Himbara memiliki posisi strategis dalam menyalurkan pembiayaan untuk berbagai agenda pemerintah. Peran tersebut mencakup Kredit Usaha Rakyat (KUR), penghapusan kredit macet UMKM, Program 3 Juta Rumah, KDKMP, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun, besarnya pembiayaan yang disalurkan, menurut dia, tidak dapat menjadi ukuran tunggal keberhasilan bank. Perbankan tetap harus memastikan setiap pembiayaan memiliki struktur yang jelas serta sumber pembayaran kembali yang memadai.
“Besarnya kredit/pembiayaan yang disalurkan semestinya bukan dijadikan sebagai tujuan satu-satunya,” ujar Dian.
OJK juga meminta bank memperkuat mitigasi risiko dan sistem pemantauan terhadap pembiayaan yang telah disalurkan. Pengawasan tersebut diperlukan agar ekspansi pembiayaan program pemerintah tidak mengorbankan kualitas aset maupun kesehatan bank dalam jangka panjang.
Pemerintah Siapkan Pembayaran Kewajiban KDKMP
Terkait kewajiban pembiayaan KDKMP, OJK menyatakan pemerintah telah menyampaikan komitmen untuk memenuhi kewajiban kepada bank Himbara, termasuk melalui Menteri Keuangan.
Dian mengatakan sejumlah persiapan pembayaran tengah dilakukan. Proses tersebut meliputi penyiapan sumber pembayaran, verifikasi dan validasi, penentuan institusi yang bertanggung jawab, kelengkapan dokumentasi, hingga regulasi dan petunjuk pelaksanaan.
“Berbagai aspek yang terkait dengan pelaksanaan pembayaran kewajiban kepada bank Himbara tersebut telah/tengah dipersiapkan,” katanya.
OJK berharap keterlibatan bank Himbara dalam program-program prioritas pemerintah tetap berjalan tanpa mengurangi ketahanan industri perbankan. Menurut Dian, pertumbuhan kredit perlu berlangsung sejalan dengan penerapan tata kelola dan manajemen risiko yang kuat.
“OJK tentunya mengharapkan agar perbankan, termasuk bank Himbara dapat terus berkembang dan bertumbuh tinggi dengan sehat,” ujarnya.
Dengan demikian, dukungan perbankan terhadap agenda pembangunan pemerintah tidak hanya diukur dari besarnya dana yang tersalurkan, tetapi juga dari kemampuan menjaga kualitas pembiayaan, memastikan mekanisme pembayaran kembali berjalan, serta mempertahankan kesehatan bank. ***
