DCNews, Jakarta – Nilai kredit perbankan yang belum ditarik debitur mencapai Rp2.548 triliun hingga Juli 2026. Besarnya fasilitas kredit yang belum digunakan tersebut menjadi perhatian di tengah kebutuhan pembiayaan masyarakat dan masih tingginya penggunaan pinjaman daring sebagai salah satu sumber pendanaan.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), undisbursed loan (UL) perbankan pada Juli 2026 meningkat 7,8% secara tahunan dari Rp2.364 triliun menjadi Rp2.548 triliun.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan, tingginya undisbursed loan antara lain dipengaruhi perlambatan permintaan kredit dan belum optimalnya kebutuhan pendanaan dari sektor produktif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fasilitas kredit yang tersedia belum seluruhnya digunakan oleh debitur sesuai plafon yang telah disepakati.
Di sisi lain, Center for Budget Analysis (CBA) melihat kenaikan kredit yang belum ditarik perlu menjadi perhatian dari sisi perkembangan ekonomi riil dan efektivitas intermediasi perbankan. Direktur Eksekutif CBA Uchok Sky Khadafi juga mengaitkan persoalan tersebut dengan perlunya penguatan pengawasan dan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.
“Artinya, kalau kredit nganggur senilai ribuan triliun rupiah belum diambil debitur, OJK bisa bersyukur karena bisa santai dalam pengawasan kredit macet, dan bisa menambah anggaran untuk main golf lagi,” ujar Uchok Sky, dikutip Rabu (23/9/2026).
CBA juga menyoroti penggunaan anggaran internal OJK. Lembaga tersebut menyebut terdapat alokasi fasilitas golf bagi Dewan Komisioner OJK dengan nilai miliaran rupiah pada 2023 dan 2024.
Selain itu, CBA menyoroti peningkatan anggaran cinderamata OJK yang berdasarkan catatannya naik dari Rp13,3 miliar pada 2024 menjadi Rp48,2 miliar pada 2025. Anggaran tersebut disebut diperuntukkan bagi pegawai dan Anggota Dewan Komisioner (ADK).
Menurut Uchok, penggunaan anggaran lembaga pengawas perlu terus dikaitkan dengan mandat utama OJK dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan sekaligus melindungi konsumen.
“Lembaga OJK yang tugas utamanya menjaga agar tabungan, investasi, dan hak-hak jutaan nasabah tidak dirugikan, kini seolah-olah sibuk menata keramik, memoles lapangan golf, dan mengatur kenyamanan para pejabatnya sendiri. Sampai lupa di luar sana banyak nasabah yang tertipu, dirugikan, bahkan kehilangan uangnya,” kata Uchok.
CBA berpandangan bahwa besarnya fasilitas kredit yang belum ditarik perlu dibaca bersamaan dengan kondisi akses pembiayaan masyarakat. Menurut lembaga tersebut, ketika pembiayaan perbankan belum sepenuhnya terserap, sebagian masyarakat tetap mencari sumber pendanaan alternatif, termasuk melalui layanan pinjaman daring.
Uchok juga mendorong OJK memastikan fungsi pengawasan dan perlindungan konsumen berjalan sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan. Menurut dia, efektivitas penggunaan anggaran lembaga pengawas juga penting untuk mendapat perhatian publik.
“Kalau perlindungan nasabah sudah ditinggalkan demi gaya hidup mewah, maka apa bedanya pengawas dengan mereka yang seharusnya diawasi?” ujar Uchok.
Kritik CBA tersebut merupakan pandangan lembaga tersebut terhadap kinerja dan penggunaan anggaran OJK. Sementara itu, penjelasan OJK mengenai tingginya undisbursed loan menunjukkan bahwa kondisi tersebut antara lain berkaitan dengan perlambatan permintaan kredit dan kebutuhan pendanaan sektor produktif yang belum optimal.
CBA menyatakan rilis tersebut disusun berdasarkan data resmi OJK per Juli 2026 serta temuan investigasi anggaran yang dilakukan lembaga tersebut. ***
