DCnews, Pemalang — Sebanyak 20 warga dijadwalkan mendatangi Polres Pemalang, Kamis kemarin (13/8/2026), untuk menyampaikan pengaduan terkait dugaan penarikan paksa atau perampasan kendaraan bermotor di jalan yang diduga dilakukan oknum debt collector.
Pengaduan tersebut muncul di tengah keresahan warga terhadap praktik penagihan utang yang dilakukan dengan cara menghadang atau mengambil kendaraan secara langsung di jalan. Cara tersebut dinilai tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik dan mengganggu ketertiban umum.
Koordinator Lapangan, Ronggo Warsito, mengatakan kedatangan warga bertujuan meminta kepolisian menelusuri dugaan pelanggaran hukum dalam praktik penarikan kendaraan tersebut.
Menurut dia, aparat penegak hukum perlu memberikan klarifikasi dan mengambil tindakan apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya unsur pelanggaran.
“Kami berharap ada tindakan tegas agar masyarakat merasa aman dan tidak lagi resah dengan adanya dugaan penarikan kendaraan di jalan,” ujar Ronggo.
Penagihan Diminta Sesuai Prosedur
Selain meminta kepolisian menindaklanjuti laporan, warga juga mendesak perusahaan pembiayaan memastikan seluruh proses penagihan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Mereka menilai penyelesaian persoalan kredit semestinya ditempuh melalui mekanisme yang sah, bukan dengan tindakan yang berpotensi menimbulkan intimidasi atau konflik di ruang publik.
Pengaduan tersebut dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 09.00 WIB di Polres Pemalang dengan jumlah peserta sekitar 20 orang.
Warga berharap kepolisian dapat memeriksa dugaan tersebut secara profesional dan transparan. Mereka juga meminta perusahaan pembiayaan mengevaluasi pola penagihan yang dilakukan pihak ketiga agar persoalan serupa tidak kembali terjadi. ***
