DCNews, Jakarta — Masa depan Indonesia, termasuk keberhasilan mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik, tetapi sangat bergantung pada keseriusan negara dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Tanpa perubahan arah pembangunan yang lebih ramah lingkungan, krisis ekologi berpotensi menjadi penghambat utama Indonesia menuju negara maju.
Peringatan itu disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Dr. H. Rokhmin Dahuri, dalam Webinar Nasional “Ekolinguistik: Bahasa, Lingkungan, dan Kesadaran Ekologis dalam Wacana Publik” yang digelar Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC) Press bersama Kampung Inggris Purbalingga (KEEP), dikutip Selasa (20/1/2026).
“Indonesia tidak bisa hanya mengejar pertumbuhan ekonomi. Keberlanjutan ekologi harus menjadi fondasi pembangunan, bukan pelengkap,” kata Rokhmin.
Krisis Ekologi Bukan Ancaman Masa Depan
Dalam pemaparannya, Rokhmin menegaskan dunia saat ini, termasuk Indonesia, tengah berada dalam triple ecological crises—krisis ekologi rangkap tiga yang mencakup pencemaran lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pemanasan global. Ketiganya, menurut dia, sudah terjadi dan berdampak nyata, bukan lagi ancaman jangka panjang.
Data World Resources Institute (WRI) mencatat, sepanjang 2024 dunia kehilangan sekitar 6,7 juta hektare hutan primer akibat kebakaran hutan. Dampaknya bukan hanya pada emisi karbon, tetapi juga pada rusaknya habitat satwa dan terganggunya keseimbangan ekosistem global.
Sementara itu, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) melaporkan suhu rata-rata bumi pada 2025 telah meningkat 1,47 derajat Celsius di atas era praindustri, memicu gelombang panas ekstrem, kekeringan, hingga banjir di berbagai kawasan.
“Di Indonesia, deforestasi akibat kebakaran hutan primer hingga Oktober 2025 sudah berada pada level yang sangat mengkhawatirkan,” ujar Rokhmin.
Ancaman Ekonomi di Balik Kerusakan Lingkungan
Krisis ekologi, lanjut dia, juga membawa konsekuensi ekonomi serius. Living Planet Report 2024 menunjukkan populasi rata-rata satwa liar global telah menurun hingga 73 persen sejak 1970, kondisi yang berisiko mengganggu ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi.
Ia menambahkan, hilangnya lahan basah dunia akibat polusi dan alih fungsi lahan diperkirakan dapat menimbulkan kerugian ekonomi global hingga 39 triliun dolar AS pada pertengahan abad ini.
“Kerusakan lingkungan bukan hanya isu ekologi, tapi ancaman langsung terhadap kesejahteraan manusia,” katanya.
Dilema Pembangunan Indonesia
Rokhmin menilai Indonesia kini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi masih dibutuhkan untuk mengatasi pengangguran, kemiskinan, dan stunting. Namun di sisi lain, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan justru mempercepat pencemaran, deforestasi, overfishing, dan degradasi ekosistem.
“Kita seolah dipaksa memilih antara pertumbuhan ekonomi atau keberlanjutan lingkungan, padahal keduanya seharusnya bisa berjalan seiring,” ujar Ketua Dewan Pakar ASPEKSINDO tersebut.
Ia menegaskan, kegagalan mengelola krisis ini berpotensi menurunkan daya tarik investasi, melemahkan ekspor, serta meningkatkan pengangguran dan kemiskinan di tengah dinamika global yang semakin kompleks—mulai dari ketegangan geopolitik hingga disrupsi teknologi industri 4.0.
Jalan Tengah: Pembangunan Berkelanjutan
Menurut Rokhmin, solusi paling rasional adalah pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi. Strateginya mencakup pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, investasi teknologi ramah lingkungan, penguatan regulasi, pemberdayaan masyarakat lokal, serta kolaborasi lintas sektor.
Targetnya, kata dia, adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas, inklusif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, dengan laju di atas 7 persen per tahun.
Peran Bahasa dalam Kesadaran Ekologis
Selain aspek kebijakan dan ekonomi, Rokhmin menyoroti pentingnya pendekatan ekolinguistik dalam komunikasi publik. Bahasa, menurutnya, bukan sekadar alat penyampai pesan, tetapi instrumen strategis yang membentuk cara berpikir dan perilaku masyarakat terhadap lingkungan.
“Bahasa kebijakan harus dekat dengan pengalaman hidup masyarakat agar isu lingkungan benar-benar mengakar di tingkat akar rumput,” ujarnya.
Ia menekankan perlunya konsistensi komunikasi pemerintah dari pusat hingga daerah, pelibatan bahasa dan budaya lokal, serta peran ahli komunikasi dalam menyampaikan isu lingkungan yang sering kali sensitif.
Taruhan Indonesia Emas 2045
Menutup pemaparannya, Rokhmin mengingatkan bahwa mengabaikan krisis ekologi akan membuat Visi Indonesia Emas 2045 sulit tercapai. Untuk itu, pembangunan ramah lingkungan adalah prasyarat menjadi negara maji, dengan agenda utamanya melakukan pengendalian polusi, konservasi, dan mitigasi pemanasan global.
“Dengan kekayaan bahasa dan budaya yang dimiliki, Indonesia memiliki peluang besar menjadikan ekolinguistik sebagai strategi kebijakan publik untuk menghadapi krisis ekologi global,” pungkas Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001–2004 itu. ***
