DCNews, Tangerang — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menegaskan bahwa persoalan terbesar sektor perumahan nasional saat ini bukan semata kekurangan rumah, melainkan lemahnya basis data yang menjadi fondasi kebijakan. Tanpa data yang solid dan terintegrasi, upaya pemerintah menuntaskan backlog perumahan dinilai akan terus tersendat.
Pernyataan tersebut disampaikan Fahri saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 The Housing and Urban Development (HUD) Institute di Kawasan BSD, Kabupaten Tangerang, Rabu (14/1/2026).
Dalam forum tersebut, Fahri menyampaikan apresiasi terhadap peran HUD Institute yang dinilainya konsisten mengawal isu perumahan rakyat selama 15 tahun terakhir. Ia menyebut lembaga tersebut berani masuk ke wilayah kebijakan strategis sekaligus berfungsi sebagai pengingat bagi pemerintah agar tidak abai terhadap persoalan mendasar sektor perumahan.
“Isu perumahan ini tidak populer, tapi sangat fundamental. HUD Institute selama ini hadir di ruang yang tidak banyak orang mau masuk,” ujar Fahri.
Namun demikian, Fahri menyoroti persoalan krusial yang menurutnya belum pernah benar-benar diselesaikan, yakni soal data backlog perumahan nasional. Ia menilai angka backlog yang selama ini digunakan belum memiliki basis data yang jelas dan seragam antar-lembaga.
“Data backlog perumahan itu tidak pernah benar-benar real. Kita bicara angka 10 juta backlog, tapi basis datanya tidak jelas, kelayakannya seperti apa, bahkan dokumentasi riilnya pun tidak ada,” katanya.
Fahri menjelaskan, data yang diperkenalkan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan backlog sekitar 10 juta unit. Namun, jika dihitung backlog kelayakan—yakni rumah tidak layak huni dan lingkungan hunian yang tidak layak—angka tersebut bisa mencapai sekitar 20 juta unit. Kondisi ini menciptakan apa yang ia sebut sebagai double backlog.
Selain backlog kepemilikan dan backlog layanan, Fahri juga menilai masih terdapat jenis backlog lain yang kerap luput dari perhatian dalam perumusan kebijakan. Menurutnya, tanpa pemetaan data yang akurat, kebijakan perumahan berisiko tidak tepat sasaran.
“Kalau datanya tidak clear, sulit sekali membuat kebijakan yang tepat. Semua program akan berjalan lambat dan tidak efektif,” ujarnya.
Komitmen Program 3 Juta Rumah
Dalam konteks agenda nasional, Fahri menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk merealisasikan program pembangunan 3 juta rumah harus dijaga konsistensinya. Ia menekankan pentingnya integrasi antara kebijakan sisi pasokan dan permintaan, percepatan renovasi rumah tidak layak huni secara masif, serta penuntasan persoalan sanitasi.
“Saat ini sanitasi terbuka masih di kisaran 20 persen. Target kita pada 2026 Indonesia harus bebas dari sanitasi buruk,” jelas Fahri.
Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk HUD Institute, untuk tidak hanya mengkritisi kebijakan pemerintah, tetapi juga aktif menyampaikan usulan konkret, khususnya dalam memperkuat sistem data perumahan nasional.
“Saya berharap HUD Institute mengurangi kritik dan memperbanyak usulan yang solutif, terutama dalam membangun basis data perumahan yang kuat,” kata Fahri.
Peringatan HUT ke-15 The HUD Institute turut dihadiri Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Ketua Umum HUD Institute Zulfi Syarif Koto, Ketua Majelis Tinggi Organisasi HUD Institute Suharso Monoarfa, Ketua Dewan Pakar HUD Institute Prof. Harun Al Rasyid Lubis, serta akademisi dan praktisi yang bergerak di bidang pembangunan perkotaan dan perumahan rakyat. ***
