DCNews, Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menjadi sorotan publik. Berbagai persoalan mencuat, mulai dari kasus siswa penerima manfaat yang diduga keracunan, tunggakan pembayaran dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga isu kehalalan bahan makanan yang digunakan.
Di tengah sorotan itu, sejumlah anggota DPR menilai keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) bisa menjadi langkah strategis untuk memastikan pelaksanaan program berjalan lancar dan akuntabel.
Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh menegaskan bahwa TNI telah diperintahkan negara untuk membantu mengawal kesuksesan program MBG. Menurutnya, kolaborasi lintas lembaga, termasuk TNI, diperlukan untuk menghindari kesalahan dalam implementasi di lapangan.
“Saya rasa TNI juga ikut diperbantukan dalam rangka suksesi program MBG. Ini sangat baik karena kolaborasi lintas sektor penting untuk mendeteksi potensi masalah, mulai dari kesalahan teknis hingga kasus keracunan. Semua stakeholder, termasuk TNI, harus terlibat,” ujar Soleh, Rabu (8/10/2025).
Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Junico Siahaan atau akrab disapa. Nico Siahaan, mengakui bahwa pelaksanaan MBG bukan merupakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) utama TNI. Namun, ia menilai dukungan lembaga pertahanan tersebut dapat memberi efek pengawasan moral agar kualitas makanan tetap terjaga.
“Memang bukan tupoksi TNI, tapi mereka bisa memberikan dukungan maksimal. Kehadiran mereka memberi pesan bahwa ‘kami ikut memantau loh’, agar tidak ada pihak yang menurunkan kualitas bahan makanan,” kata Junico.
Dukungan TNI sendiri telah ditegaskan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, yang memastikan institusinya akan terus membantu mempercepat implementasi program MBG hingga ke seluruh pelosok tanah air.
Saat ini, TNI telah mengoperasikan 88 dapur SPPG dan melatih sekitar 33.000 personel dengan standar tinggi dalam aspek higienitas serta keamanan pangan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan akses makanan bergizi yang aman dan layak. ***
