DCNews, Jakarta — Pidato Nota Keuangan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto, hari ini (Jumat, 15 Agustus 2025) menunjukkan pandangan yang sangat visioner dan berorientasi pada masa depan bangsa. Apalagi Prabowo tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga menyiapkan fondasi untuk transformasi struktural ekonomi Indonesia.
Demikian penilaian disampaikan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahter (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi menjawab pertanyaan awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Menurut pria yang akrab disapa Habib Aboe itu, pidato Presiden Prabowo mencerminkan visi ekonomi jangka panjang yang terukur dan progresif. Salah satu poin penting yang menjadi sorotan adalah komitmen Presiden untuk melakukan transisi energi dan dekarbonisasi, dengan target mendukung 100% penggunaan energi terbarukan dalam 10 tahun ke depan, yang menurut Habib Aboe, langkah ini akan membawa Indonesia menjadi salah satu negara terdepan dalam revolusi energi bersih.
“Komitmen 100% energi terbarukan ini bukan hanya target lingkungan, tapi juga strategi ekonomi. Ini akan menciptakan lapangan kerja baru, mendorong inovasi teknologi, dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil,” jelasnya.
Selain itu, Habib Aboe juga mengapresiasi tekad Presiden Prabowo untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8% selama masa jabatannya. Menurutnya, target ini menunjukkan optimisme yang realistis jika dibarengi dengan kebijakan yang tepat dan dukungan sektor strategis.
“Presiden juga menekankan pentingnya memperkuat ketahanan pangan dan energi. Ini adalah kunci kedaulatan nasional. Dengan ketahanan pangan yang kokoh, rakyat akan terlindungi dari gejolak harga dan krisis global,” tambah legisltor dari Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel) 1 itu lagi..
Habib Aboe menegaskan bahwa visi yang disampaikan Presiden Prabowo harus mendapat dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan.
“Kita semua harus bergandengan tangan untuk mewujudkan visi besar ini. Transformasi ekonomi memerlukan komitmen politik, dukungan regulasi, dan partisipasi aktif masyarakat,” tutup mantan Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI tersebut. ***
