DCNews, Jakarta — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan, energi, dan akses air bersih sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Ia menyerukan kolaborasi masif antara BUMN dan sektor swasta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.
“Pembangunan tidak boleh hanya mengandalkan negara. Swasta harus diberi ruang lebih luas untuk berperan,” kata Prabowo dalam pidatonya penutupan International Conference on Infrastructure (ICI) 2025, di Jakarta, Minggu (15/6/2025).
Pernyataan itu disambut oleh Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, yang menekankan perlunya sinergi lintas sektor untuk memastikan keberlanjutan dan efisiensi pembangunan. Menurutnya, ICI 2025 bukan sekadar forum teknis, tetapi ajang strategis untuk merumuskan solusi konkret terhadap tantangan infrastruktur nasional.
“Saya melihat acara ini sebagai forum strategis yang mampu menghasilkan solusi nyata atas berbagai persoalan pembangunan infrastruktur,” ujarnya.
Sudjatmiko, yang akrab disapa Miko, memaparkan bahwa pembangunan infrastruktur Indonesia telah mengalami transformasi besar. Dari era awal kemerdekaan yang fokus pada konektivitas dasar, hingga lompatan besar satu dekade terakhir—seperti tol lintas Jawa dan luar Jawa, LRT, MRT, hingga pelabuhan dan bandara di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
“Pembangunan hari ini tidak hanya bicara kuantitas, tapi juga keadilan dan pemerataan wilayah,” kata Miko.
Namun, ia juga menyoroti berbagai tantangan utama, seperti lambatnya proses pembebasan lahan, lemahnya koordinasi antarlembaga pusat dan daerah, serta ketergantungan pada pembiayaan utang.
“Kami di Komisi V mendorong pembangunan yang cepat dan masif, tapi juga harus berkualitas, ramah lingkungan, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan keprihatinan atas tekanan finansial yang dialami BUMN Karya pascapandemi, yang dinilai bisa menghambat kinerja dan keberlanjutan proyek-proyek besar.
“BUMN Karya tetap jadi ujung tombak, tapi mereka tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri dengan beban utang yang tinggi,” ujar anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) tersebut.
Konferensi ICI 2025 menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, hingga akademisi. Forum ini diharapkan menjadi titik tolak koordinasi nasional untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang inklusif dan resilien di tengah tantangan global. ***
