DCNews, Jakarta — Optimisme pemerintah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 mendapat apresiasi dari DPR. Namun, anggota Badan Anggaran DPR RI, M. Nasir Djamil, mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan tercapai tanpa jaminan keamanan dan stabilitas sosial.
Dalam sidang paripurna DPR RI yang digelar Selasa (20/5/2025), Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2026, mewakili Presiden Prabowo Subianto. Menanggapi pidato tersebut, Nasir menekankan bahwa kedamaian merupakan prasyarat utama pembangunan nasional.
“Tidak ada pembangunan tanpa kedamaian. Damai itu berarti tidak ada gangguan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Kedamaian berkorelasi langsung dengan iklim usaha dan investasi,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu dalam keterangannya kepada media, Kamis (22/5/2025).
Nasir menyoroti pentingnya peran aparat penegak hukum dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Ia mendorong pendekatan preventif dan deteksi dini terhadap potensi gangguan, terutama yang mengancam sektor riil.
“Penindakan penting, tetapi pencegahan harus dimaksimalkan. Ruang usaha harus dilindungi. Bisnis besar memang vital, namun jika usaha kecil dan menengah diabaikan, kesenjangan ekonomi bisa makin melebar,” ujar Nasir.
Sebagai legislator senior yang telah lebih dari dua dekade mengabdi di parlemen, Nasir juga meminta pemerintah untuk memastikan stabilitas sebagai fondasi pengendalian harga kebutuhan pokok dan peningkatan daya beli masyarakat.
“Tanpa stabilitas, kita bicara pertumbuhan ekonomi hanya di atas kertas,” tandasnya. ***
