DCNews, Teheran — Iran secara resmi mengubah Selat Hormuz menjadi instrumen tekanan geopolitik dengan menerapkan kebijakan akses selektif bagi kapal asing, mengizinkan hanya negara-negara tertentu melintas di jalur vital yang selama ini mengangkut sekitar 20 persen pasokan minyak dunia.
Kebijakan yang diumumkan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada Senin (30/3/2026) ini muncul di tengah eskalasi konflik antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel yang telah berlangsung sejak akhir Februari. Dampaknya langsung terasa: lalu lintas kapal di selat tersebut dilaporkan anjlok hingga 95 persen, sementara harga minyak mentah Brent melonjak melampaui US$114 per barel.
Dalam kebijakan baru itu, kapal dari negara-negara yang dianggap “ramah” seperti Pakistan, India, China, Rusia, Irak, dan Bangladesh diberikan akses terbatas. Sebaliknya, kapal yang terkait dengan Amerika Serikat, Israel, serta sekutu Teluk seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab tetap dilarang melintas.
Langkah ini menandai pergeseran signifikan dari blokade militer menuju strategi tekanan diplomatik dan ekonomi. Selat selebar sekitar 33 kilometer itu kini tidak hanya menjadi jalur perdagangan, tetapi juga alat tawar Iran untuk memaksa negara-negara netral menentukan posisi di tengah konflik.
Dampak kebijakan ini mulai terlihat di kawasan Asia Selatan. Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengonfirmasi bahwa sejumlah kapal berbendera negaranya telah diizinkan melintas, termasuk kapal kargo dan tanker minyak yang menuju pelabuhan Karachi. Islamabad menyebut langkah Teheran sebagai sinyal positif bagi stabilitas pasokan energi.
Sementara itu, India—salah satu importir energi terbesar dunia—juga mendapat kelonggaran terbatas. Dua kapal pengangkut LPG dilaporkan berhasil keluar dari Teluk Persia dengan membawa puluhan ribu ton pasokan gas, cukup untuk menopang kebutuhan domestik dalam jangka pendek di tengah gangguan distribusi.
Di tingkat domestik, pejabat tinggi Iran menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang. Wakil Presiden Mohammad Reza Aref menyatakan bahwa “rezim Selat Hormuz tidak lagi seperti masa lalu,” menandakan transformasi kontrol wilayah laut menjadi sumber keuntungan ekonomi dan pengaruh keamanan.
Sejumlah analis melihat langkah ini sebagai manuver strategis yang berisiko tinggi namun berpotensi menguntungkan Iran. Karim Sadjadpour menilai kebijakan tersebut sebagai “efek samping yang menguntungkan,” karena memaksa negara-negara besar seperti India dan Pakistan mendekat ke Teheran demi menjaga akses energi.
Lebih jauh, parlemen Iran tengah menyusun regulasi untuk memberlakukan tarif atau “tol” bagi kapal yang melintas. Jika disahkan, kebijakan ini berpotensi menantang prinsip kebebasan navigasi dalam hukum laut internasional seperti Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS), yang selama ini menjamin akses bebas di selat internasional.
Di tengah ketidakpastian ini, peta energi global mulai bergeser. Negara-negara seperti India menghadapi tekanan pasokan, sementara Pakistan relatif stabil. China dan Rusia, sebagai mitra strategis Iran, dilaporkan memperoleh prioritas tertinggi dalam akses jalur tersebut.
Perkembangan ini menandai babak baru dalam geopolitik Timur Tengah, di mana kendali atas jalur energi tidak lagi sekadar soal militer, melainkan menjadi instrumen diplomasi ekonomi yang dapat membentuk ulang keseimbangan kekuatan global. ***
