Kemensos Tegaskan Dana Bansos Tak Boleh untuk Bayar Pinjol, Penerima Bisa Dicoret Permanen

Date:

DCNews, Jakarta — Pemerintah mengirim sinyal tegas kepada jutaan penerima bantuan sosial: dana bansos adalah jaring pengaman, bukan sumber pembayaran utang pribadi. Kementerian Sosial (Kemensos) memperingatkan bahwa setiap penyalahgunaan dana—termasuk untuk melunasi pinjaman online (pinjol), cicilan konsumtif, hingga transaksi non-esensial—berpotensi membuat keluarga penerima bantuan dicoret dari daftar penerima manfaat.

Peringatan itu disampaikan pejabat Kemensos pada Senin (8/12/2025), menegaskan bahwa bantuan pemerintah harus digunakan sesuai peruntukan. “Jika dilanggar, penerima berpotensi kehilangan hak bantuan di masa mendatang,” ujarnya.

Dalam pernyataan resmi, pemerintah menekankan bahwa dana bansos hanya boleh digunakan untuk kebutuhan dasar, mulai dari pangan, pendidikan anak, layanan kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga pokok. Pembayaran utang, cicilan, pinjol, membeli perhiasan, atau gadget bernilai tinggi dikategorikan sebagai penyalahgunaan bantuan.

Kemensos juga telah menerapkan sanksi. Sejumlah penerima yang rekeningnya terdeteksi digunakan untuk aktivitas non-esensial—termasuk judi online—telah dicoret dari daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Meski sorotan publik sempat terpusat pada perjudian, pemerintah menegaskan bahwa pola penyalahgunaan dana untuk membayar pinjol atau cicilan pribadi dapat dikenai tindakan serupa.

Menurut pejabat Kemensos, proses evaluasi akan menelusuri alur penggunaan dana setiap KPM serta menilai dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga. Jika bukti menunjukkan bahwa bantuan digunakan untuk hal di luar kebutuhan pokok, hak penerima dapat dicabut dan bantuan untuk periode berikutnya otomatis diblokir.

Peringatan ini menjadi pesan eksplisit bagi keluarga penerima. Bansos adalah hak sekaligus amanah: ditujukan untuk menopang keluarga rentan, bukan menjadi solusi keuangan jangka pendek yang bersifat konsumtif. Penyalahgunaan dana, terutama untuk membayar pinjol atau cicilan pribadi, bukan hanya menghilangkan bantuan, tetapi juga berpotensi merusak integritas sistem perlindungan sosial itu sendiri. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

DPR Desak Bunga Pinjol Legal Turun Jadi 0,1 Persen per Hari, UMKM Terbebani

DCNews, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Thoriq...

DPR Desak OJK dan BEI Lindungi Investor Ritel dari Dampak Force Delisting 18 Emiten

DCNews, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa...

UPI Bekali 60 Warga Bandung Barat Cegah Pinjol Ilegal dan Judi Online, Lindungi Data Pribadi

DCNews, Bandung Barat – Kebocoran data pribadi dapat menjadi...

OJK dan BEI Evaluasi Reformasi Pasar Modal Usai MSCI Rombak Indeks Saham Indonesia

DCNews, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bursa...