OJK Dorong Perbankan Biayai Transformasi Gedung Hijau Lewat Skema Sustainability-Linked Loans

Date:

DCNews, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong perbankan memperluas pembiayaan berbasis keberlanjutan untuk mempercepat transformasi bangunan gedung hijau (BGH) di Indonesia. Langkah ini ditempuh melalui penerbitan panduan Practical Guidance Transformasi menuju Bangunan Gedung Hijau melalui Sustainability-Linked Loans (SLL) yang menghubungkan pembiayaan dengan pencapaian target keberlanjutan yang terukur.

Panduan tersebut diharapkan menjadi acuan praktis bagi perbankan, pengembang, pemilik gedung, dan pelaku usaha dalam mengembangkan pembiayaan yang mendorong efisiensi penggunaan energi dan air sekaligus menekan emisi karbon dari sektor bangunan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti meluncurkan panduan tersebut pada Senin (16/11/2026). Peluncuran ini turut dihadiri pimpinan industri perbankan, asosiasi real estat, serta pimpinan Kamar Dagang Indonesia.

Dalam sambutannya, Dian menegaskan bahwa keuangan berkelanjutan memiliki peran strategis dalam mendorong investasi produktif di sektor riil. Karena itu, industri perbankan perlu mengambil peran lebih aktif dalam mendukung perubahan model pembangunan menuju ekonomi rendah karbon.

“Saya mendorong perbankan untuk mengambil peran lebih aktif sebagai mitra transformasi sektor riil,” kata Dian.

Menurut dia, kolaborasi antara sektor keuangan, dunia usaha, dan pembuat kebijakan menjadi faktor penting untuk mempercepat investasi rendah karbon. Sinergi tersebut juga diperlukan guna memperkuat posisi Indonesia dalam mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menilai penerapan Bangunan Gedung Hijau merupakan bagian penting dari pembangunan infrastruktur berkualitas. Konsep tersebut tidak hanya menekankan aspek lingkungan, tetapi juga efisiensi penggunaan energi dan air dalam pengelolaan bangunan.

“Kami berharap Practical Guidance SLL ini, yang diluncurkan hari ini, dapat menjadi salah satu acuan bagi perbankan, pengembang, dan juga pemilik gedung dalam mengembangkan pembiayaan berbasis kinerja yang berkelanjutan dan sekaligus mempercepat penyelenggaraan bangunan gedung hijau di Indonesia,” ujar Diana.

Kementerian Pekerjaan Umum, lanjut Diana, terus mendorong penguatan regulasi, penyusunan standar teknis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan proyek percontohan. Berbagai langkah tersebut ditujukan untuk memperluas penerapan bangunan gedung hijau di berbagai wilayah Indonesia.

SLL Jadi Alternatif Pembiayaan Bangunan Hijau

Penerbitan panduan SLL merupakan bagian dari implementasi Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perbankan Indonesia (RP3I) 2026–2030, khususnya Prioritas Strategis 4 mengenai Keuangan Berkelanjutan dan Ketahanan Risiko Keberlanjutan.

Inisiatif ini juga sejalan dengan komitmen iklim nasional yang tertuang dalam Second Nationally Determined Contribution (NDC) 2025 serta target pencapaian emisi nol bersih (net zero emission) pada 2060 atau lebih cepat.

Secara teknis, panduan tersebut mencakup strategi efisiensi bangunan, analisis biaya dan manfaat investasi, penyusunan indikator kinerja utama (Key Performance Indicators/KPI), penetapan target kinerja keberlanjutan (Sustainability Performance Targets/SPT), hingga mekanisme pengukuran dan verifikasi pencapaian target.

Skema SLL menawarkan pendekatan pembiayaan yang berbeda dari green loan. Jika green loan mensyaratkan penggunaan dana untuk proyek hijau tertentu, SLL memberikan fleksibilitas penggunaan dana dengan mengaitkan karakteristik finansial pinjaman pada pencapaian KPI dan SPT yang disepakati antara bank dan debitur.

Dengan pendekatan tersebut, pembiayaan tidak hanya dinilai berdasarkan tujuan penggunaan dana, tetapi juga mempertimbangkan hasil dan kinerja keberlanjutan yang dicapai debitur.

Meski demikian, OJK menekankan bahwa implementasi SLL tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, kelayakan kredit, serta kredibilitas target keberlanjutan sesuai karakteristik dan kesiapan masing-masing debitur.

Ketersediaan data kinerja bangunan, hasil audit energi, serta estimasi potensi penghematan yang terukur menjadi aspek penting untuk memastikan target keberlanjutan dapat dipantau dan diverifikasi.

Dalam penyusunan panduan tersebut, OJK memperoleh dukungan dari UK Foreign, Commonwealth & Development Office (UK FCDO), dengan kontribusi teknis dari Green Finance Institute (GFI) dan Global Buildings Performance Network (GBPN).

Melalui inisiatif ini, OJK berharap hubungan antara sektor jasa keuangan dan sektor riil semakin kuat. Industri perbankan diharapkan tidak hanya berperan sebagai penyedia modal, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam mendorong investasi produktif, rendah karbon, dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, pembiayaan berbasis kinerja keberlanjutan diharapkan dapat mempercepat transformasi bangunan gedung hijau sekaligus mendukung agenda pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih efisien dan ramah lingkungan. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

RUU Penyadapan Harus Atur Audit Trail Permanen, Habib Aboe Soroti Celah Penyalahgunaan Sistem Sadap

DCNews, JAKARTA – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden...

UM Dorong Mahasiswa Mandiri Finansial, Rektor Ingatkan Bahaya Pinjol dan Judi Online

DCNews, Malang – Kemampuan bersaing di tingkat global tidak...

Aktivis Kalteng Desak Polda Usut Dugaan Penarikan Kendaraan oleh Debt Collector, Beri Tenggat 3 x 24 Jam

DCNews, Palangka Raya – Dugaan praktik penagihan dan penarikan...

Harga Emas Antam Hari Ini 17 November 2026 Turun Rp7.000, Buyback Ikut Melemah

DCNews, Jakarta – Harga emas batangan PT Aneka Tambang...