DCNews, Palangka Raya – Dugaan praktik penagihan dan penarikan kendaraan oleh sejumlah debt collector (DC) di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, memicu desakan agar kepolisian segera melakukan pemeriksaan menyeluruh. Aktivis Kalimantan Tengah, Joseph F.J.W., meminta Polda Kalimantan Tengah dan Polresta Palangka Raya mengungkap identitas para penagih, perusahaan yang menugaskan mereka, hingga keberadaan kendaraan yang diduga telah ditarik dari masyarakat.
Joseph menilai, belum adanya penjelasan resmi dari kepolisian membuat sejumlah pertanyaan publik terkait aktivitas para penagih utang tersebut belum terjawab. Karena itu, ia meminta aparat tidak berhenti pada penanganan satu peristiwa yang sempat viral di media sosial, tetapi menelusuri seluruh dugaan praktik penagihan dan penarikan kendaraan di wilayah Palangka Raya.
Menurut Joseph, penelusuran harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari mengidentifikasi oknum debt collector, perusahaan pemberi penugasan, surat tugas, hingga dasar hukum yang digunakan dalam setiap aktivitas penagihan maupun penarikan kendaraan.
Ia juga meminta kepolisian memeriksa kembali rangkaian peristiwa penarikan kendaraan yang sebelumnya menjadi perhatian masyarakat. Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk memastikan apakah setiap tindakan dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
Telusuri Keberadaan Kendaraan yang Sudah Ditarik
Salah satu hal yang menjadi perhatian Joseph adalah keberadaan kendaraan masyarakat yang diduga telah ditarik oleh sejumlah debt collector. Ia meminta polisi memastikan siapa pihak yang melakukan penarikan, siapa yang menerima kendaraan tersebut, serta perusahaan mana yang bertanggung jawab.
“Jangan hanya memeriksa orang-orang yang melakukan penarikan. Kami juga ingin tahu unit-unit kendaraan yang sudah ditarik itu sekarang berada di mana. Siapa yang menerima, perusahaan mana yang bertanggung jawab, dan apakah proses penarikannya memiliki dokumen serta berita acara yang jelas? Ini harus ditelusuri,” tegas Joseph.
Menurut dia, pemeriksaan tidak cukup hanya dengan meminta keterangan pihak yang berada di lapangan. Kepolisian juga perlu menelusuri alur penyerahan kendaraan, lokasi penyimpanan, serta dokumen yang menjadi dasar tindakan penarikan.
Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui apakah kendaraan yang ditarik telah diserahkan kepada perusahaan pembiayaan yang berwenang atau justru berada di tangan pihak lain.
Minta Dugaan Pemasangan GPS Ikut Diusut
Selain persoalan penarikan kendaraan, Joseph meminta kepolisian menyelidiki dugaan pemasangan perangkat Global Positioning System (GPS) pada kendaraan milik masyarakat.
Ia meminta aparat mengidentifikasi pihak yang memasang perangkat tersebut, tujuan pemasangan, serta dasar kewenangan yang digunakan.
Menurut Joseph, persoalan tersebut perlu diperiksa agar tidak menimbulkan ketidakpastian mengenai batas kewenangan perusahaan pembiayaan maupun pihak ketiga dalam melakukan pengawasan terhadap kendaraan konsumen.
Joseph juga mendesak Kapolda Kalimantan Tengah menginstruksikan seluruh kapolres dan kapolresta untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas penagihan kendaraan di wilayah hukum masing-masing.
Ia menegaskan, persoalan kewajiban kredit masyarakat tidak boleh dijadikan pembenaran untuk melakukan tindakan penagihan yang melanggar hukum.
“Kami tidak membela masyarakat yang mengabaikan kewajiban kredit. Namun, proses penagihan dan penarikan kendaraan harus tetap mengikuti aturan hukum. Tidak boleh ada intimidasi, ancaman, kekerasan, ataupun tindakan sewenang-wenang,” ujarnya.
Beri Tenggat 3 x 24 Jam, Ancam Gelar Aksi di Mapolda
Sebagai bentuk keseriusan mendorong penyelesaian persoalan tersebut, Joseph memberikan tenggat waktu 3 x 24 jam kepada Polda Kalimantan Tengah untuk mengambil langkah konkret.
Langkah yang dimaksud, terutama memanggil dan meminta keterangan dari oknum-oknum debt collector yang diduga terlibat dalam aktivitas penagihan dan penarikan kendaraan tersebut.
Joseph menyatakan, apabila dalam tenggat waktu tersebut belum terlihat langkah pemanggilan terhadap pihak-pihak yang dimaksud, ia bersama elemen masyarakat akan mendatangi Mapolda Kalimantan Tengah untuk menyampaikan aspirasi melalui aksi parlemen jalanan.
“Jika dalam waktu 3 x 24 jam belum ada langkah pemanggilan terhadap oknum-oknum DC tersebut, kami akan turun langsung ke Mapolda Kalimantan Tengah untuk menyampaikan aspirasi melalui parlemen jalanan,” tegasnya.
Ia berharap Kapolda Kalimantan Tengah dan Kapolresta Palangka Raya segera memberikan tanggapan serta klarifikasi agar persoalan tersebut tidak terus berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.
Joseph menegaskan, tuntutan utamanya bukan semata-mata meminta kepolisian memanggil para penagih utang, melainkan memastikan seluruh rangkaian aktivitas penagihan dan penarikan kendaraan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
“Kami ingin semuanya terang. Siapa mereka, siapa yang mengutus, perusahaan mana yang bertanggung jawab, dan yang paling penting, kendaraan-kendaraan yang sudah ditarik itu sekarang berada di mana. Kami meminta kejelasan dan penegakan hukum, bukan sekadar pernyataan,” tutup Joseph F.J.W. ***

