Pengadilan Batalkan Putusan KPPU soal Kartel Bunga Pinjol, KPPU Ajukan Kasasi ke MA

Date:

DCNews, Jakarta – Sengketa dugaan kartel suku bunga pinjaman online (pinjol) memasuki babak baru setelah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan sejumlah perusahaan fintech peer-to-peer (P2P) lending terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Namun, perkara tersebut belum berakhir karena KPPU telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Putusan pengadilan yang dibacakan pada 22 Oktober 2026 itu membatalkan putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2025 yang sebelumnya menyatakan 97 penyelenggara fintech lending melanggar ketentuan larangan praktik penetapan harga atau suku bunga.

Menanggapi perkembangan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan menghormati putusan pengadilan sekaligus proses hukum yang masih berlangsung.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, mengatakan batas maksimum manfaat ekonomi fintech lending saat ini telah diatur melalui Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 19/SEOJK.06/2025.

Menurut dia, ketentuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan konsumen sekaligus memberikan kepastian regulasi bagi pelaku industri.

“OJK akan terus memastikan industri mematuhi ketentuan yang berlaku, berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan, serta melakukan evaluasi manfaat ekonomi secara berkala dengan mempertimbangkan, antara lain kondisi perekonomian dan perkembangan industri,” ujar Agusman dalam lembar jawaban tertulis Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK, Senin (16/11/2026).

KPPU Tempuh Kasasi ke Mahkamah Agung

Di tengah respons OJK tersebut, KPPU memilih melanjutkan upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Niaga. Lembaga pengawas persaingan usaha itu telah menyampaikan memori kasasi kepada Mahkamah Agung.

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama KPPU, Deswin Nur, membenarkan langkah hukum tersebut.

“Berdasarkan informasi, hari ini sudah disampaikan memori kasasinya ke MA,” kata Deswin, Senin (16/11/2026).

Dengan pengajuan kasasi tersebut, sengketa mengenai dugaan penetapan suku bunga pinjaman online oleh penyelenggara fintech lending masih menunggu proses pemeriksaan di tingkat Mahkamah Agung.

AFPI Apresiasi Putusan Pengadilan

Sebelumnya, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyambut positif putusan Pengadilan Niaga yang mengabulkan permohonan keberatan para penyelenggara fintech lending terhadap putusan KPPU.

Ketua Umum AFPI Kuseryansyah menilai majelis hakim telah memeriksa perkara secara objektif dan profesional dengan mempertimbangkan fakta, bukti, serta konteks industri yang disampaikan selama persidangan.

“Kami melihat majelis hakim telah memberikan ruang kepada kami untuk menyampaikan fakta dan bukti, serta konteks industri pada saat perkara itu terjadi. Oleh karena itu, AFPI sangat mengapresiasi kinerja majelis hakim yang telah memeriksa perkara itu secara objektif dan menyeluruh,” ujar Kuseryansyah dalam keterangan resmi, Kamis (22/10/2026).

Menurut Kuseryansyah, kebijakan mengenai batas maksimum manfaat ekonomi perlu dilihat berdasarkan regulasi dan kondisi industri pada periode yang menjadi objek pemeriksaan.

Dia menjelaskan, ketentuan batas maksimum manfaat ekonomi ditetapkan berdasarkan arahan OJK untuk melindungi konsumen, mencegah praktik predatory lending, serta membatasi ruang gerak pinjaman online ilegal yang mengenakan bunga sangat tinggi kepada masyarakat.

“Sejak awal, sudah disampaikan bahwa yang dilakukan kami hanya mengikuti arahan regulator. Bagi kami, putusan itu sangat penting karena kepatuhan industri terhadap regulator tidak dinilai sebagai pelanggaran, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha,” katanya.

AFPI juga menegaskan komitmennya untuk mendukung penyelenggaraan industri pendanaan berbasis teknologi atau Pindar yang bertanggung jawab, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Organisasi tersebut menyatakan tetap menghormati seluruh proses hukum dan menjadikan perkembangan perkara sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola industri.

97 Perusahaan Sebelumnya Dijatuhi Denda Rp755 Miliar

Perkara ini bermula dari putusan KPPU yang menyatakan 97 penyelenggara fintech P2P lending terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dalam Perkara Nomor 05/KPPU-I/2025, KPPU menjatuhkan sanksi denda dengan nilai keseluruhan mencapai Rp755 miliar. Besaran denda berbeda-beda untuk setiap perusahaan yang dinyatakan melanggar.

Merespons putusan tersebut, mayoritas penyelenggara fintech lending mengajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui perkara Nomor 26/Pdt.Sus-KPPU/2026/PN Jkt.Pst.

Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, sebanyak 71 penyelenggara fintech lending tercatat sebagai pemohon keberatan dengan KPPU sebagai pihak termohon.

Dalam permohonannya, para pemohon meminta majelis hakim menyatakan mereka tidak terbukti melanggar Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999. Mereka juga meminta agar putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2025 dibatalkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum.

Permohonan tersebut turut mencakup pembebanan seluruh biaya perkara kepada pihak termohon. Para pemohon juga meminta majelis hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya apabila memiliki pertimbangan hukum berbeda.

Dalam sidang pembacaan putusan pada Kamis (22/10/2026), Ketua Majelis Hakim Anton Rizal Setiawan menyatakan majelis mengabulkan permohonan keberatan para pemohon berdasarkan ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021, serta peraturan terkait lainnya.

“Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU-I/2025 tanggal 20 Maret 2026,” kata Anton dalam persidangan.

Majelis hakim juga menghukum pihak termohon membayar biaya perkara sebesar Rp23,592 juta.

Dengan diajukannya kasasi oleh KPPU, kepastian hukum atas perkara dugaan kartel bunga pinjol tersebut kini berlanjut ke Mahkamah Agung. Hasil pemeriksaan kasasi akan menjadi tahapan penting dalam menentukan kelanjutan sengketa antara regulator persaingan usaha dan para penyelenggara fintech lending. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Jadi Ketua BKSAP DPR, Habib Aboe: HNW Punya Modal Kuat Perkuat Diplomasi Parlemen Indonesia

DCNews, Jakarta – Pengalaman panjang Hidayat Nur Wahid (HNW)...

Berantas Kejahatan Digital, Kapolri Suyudi Harus Lindungi Masyarakat dari Pinjol Ilegal hingga Judol

Oleh: Asep Dahlan (Konsultan Keuangan dan Pendiri Dahlan Consultants...

Sohibul Iman Resmi Jabat Wakil Ketua MPR RI, Habib Aboe: Apresiasi Regenerasi PKS

DCNews, Jakarta - Pergantian pimpinan MPR RI dari Fraksi...

Kelompok Usia 19-34 Tahun Dominasi Pinjaman Online Macet, OJK Ungkap Penyebabnya

DCNews, Jakarta -- Kelompok usia 19-34 tahun menjadi penyumbang...