Berantas Kejahatan Digital, Kapolri Suyudi Harus Lindungi Masyarakat dari Pinjol Ilegal hingga Judol

Date:

Oleh: Asep Dahlan (Konsultan Keuangan dan Pendiri Dahlan Consultants | Ketua Yayasan Hijrah Finansial Indonesia)

Komitmen Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menjadikan pemberantasan kejahatan digital sebagai salah satu prioritas program 100 hari kepemimpinannya patut diapresiasi dan didukung. Di tengah semakin luasnya penggunaan teknologi digital, masyarakat membutuhkan kehadiran negara yang tidak hanya mampu menjaga keamanan fisik, tetapi juga memberikan perlindungan nyata di ruang siber.

Dalam pernyataan resminya saat bertemu Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (27/10/2026), Suyudi menegaskan pentingnya penanganan penipuan daring, judi online, dan berbagai modus penipuan digital. Ia juga mengingatkan bahwa perkembangan digitalisasi harus diimbangi dengan peningkatan literasi masyarakat agar kejahatan di ruang digital dapat dieliminasi.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ancaman keamanan masyarakat kini telah berkembang. Kejahatan tidak selalu dilakukan melalui kekerasan fisik atau perampasan secara langsung. Cukup melalui telepon genggam, pelaku bisa menguras rekening, mencuri identitas, menjerat korban dalam pinjaman ilegal, bahkan menghancurkan kondisi ekonomi sebuah keluarga.

Saya memandang langkah Kapolri Suyudi sebagai momentum penting untuk memperkuat perlindungan masyarakat dari kejahatan digital. Namun, komitmen tersebut harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata, konsisten, dan terukur.

Kejahatan Digital Bukan Sekadar Persoalan Teknologi

Kita perlu memahami bahwa kejahatan digital bukan semata-mata persoalan teknologi atau pelanggaran di internet. Di balik setiap laporan penipuan daring, judi online, dan penyalahgunaan data pribadi, ada manusia yang kehilangan uang, keluarga yang terganggu ekonominya, serta masa depan yang terancam.

Judi online, misalnya, tidak hanya menyebabkan seseorang kehilangan penghasilan. Ketika seseorang terus-menerus mengejar kekalahan, dampaknya bisa menjalar menjadi utang, konflik rumah tangga, hilangnya produktivitas, hingga persoalan sosial yang lebih luas.

Begitu pula penipuan digital. Modusnya semakin beragam, mulai dari tautan palsu, investasi bodong, penyamaran identitas, manipulasi rekening, rekayasa sosial, hingga pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan untuk meyakinkan calon korban.

Karena itu, aparat penegak hukum tidak boleh tertinggal dari perkembangan modus yang digunakan pelaku. Kemampuan penyelidikan digital, pelacakan transaksi, pengumpulan bukti elektronik, dan kerja sama lintas lembaga harus terus diperkuat.

Pinjol Ilegal Harus Diberantas, Konsumen Jangan Dikorbankan

Satu persoalan yang tidak boleh luput dari perhatian dalam agenda pemberantasan kejahatan digital adalah praktik pinjaman online ilegal.

Sebagai konsultan keuangan dan pendiri Dahlan Consultants, saya melihat pinjaman online ilegal memiliki dampak serius terhadap ketahanan ekonomi masyarakat. Persoalannya bukan hanya bunga atau biaya pinjaman yang tidak transparan, melainkan juga penyalahgunaan data pribadi, penawaran yang menyesatkan, serta penagihan yang disertai intimidasi dan teror.

Tidak sedikit masyarakat yang terjebak karena kebutuhan ekonomi mendesak, kurang memahami risiko pinjaman digital, atau tergiur kemudahan pencairan dana. Situasi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Saya ingin menegaskan bahwa pemberantasan pinjol ilegal tidak boleh disamakan dengan upaya mematikan seluruh industri pinjaman daring.

Penyelenggara pinjaman daring yang berizin harus tetap menjalankan kegiatan sesuai ketentuan regulator dan prinsip perlindungan konsumen. Yang harus ditindak tegas adalah praktik ilegal, penipuan, penyalahgunaan data pribadi, intimidasi, dan segala bentuk pelanggaran hukum.

Jangan sampai masyarakat kehilangan akses terhadap pembiayaan yang sehat hanya karena praktik buruk segelintir pelaku. Penegakan hukum harus mampu membedakan kegiatan usaha yang sah dengan aktivitas yang melanggar hukum.

Jangan Hanya Tangkap Pelaku, Putus Jaringan Kejahatannya

Saya juga berharap Polri tidak berhenti pada penangkapan pelaku lapangan. Keberhasilan pemberantasan kejahatan digital harus diukur dari kemampuan aparat membongkar jaringan dan menghentikan sumber pendanaan kejahatan.

Dalam kasus judi online, penipuan digital, maupun pinjol ilegal, perlu ditelusuri siapa pengendalinya, bagaimana jaringan operasionalnya bekerja, rekening apa saja yang digunakan, serta ke mana aliran uang hasil kejahatan dipindahkan.

Penelusuran aset dan pemblokiran dana yang berkaitan dengan tindak pidana, sesuai ketentuan hukum, juga penting dilakukan. Dengan demikian, penindakan tidak hanya menyasar orang yang menjalankan operasi di lapangan, tetapi juga pihak-pihak yang mengendalikan dan menikmati hasil kejahatan.

Jika jaringan dan aliran dananya tidak diputus, pelaku bisa saja berganti orang, sementara aktivitas kejahatan tetap berjalan.

Karena itu, koordinasi Polri dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Komunikasi dan Digital, PPATK, perbankan, serta penyedia layanan telekomunikasi harus diperkuat. Kejahatan digital membutuhkan penanganan lintas sektor karena modus dan dampaknya melampaui batas kewenangan satu institusi.

Program 100 Hari Harus Menghasilkan Perlindungan Nyata

Program 100 hari kepemimpinan Kapolri Suyudi jangan hanya menjadi agenda institusional atau deretan target penindakan. Masyarakat harus merasakan hasilnya secara langsung.

Indikator keberhasilan tidak cukup dilihat dari jumlah tersangka yang ditangkap, situs judi online yang diblokir, atau laporan yang berhasil ditangani. Lebih penting dari itu adalah berkurangnya korban, terputusnya jaringan kejahatan, meningkatnya penyelamatan dana korban, dan semakin cepatnya pelayanan pengaduan.

Dalam kasus penipuan digital, kecepatan penanganan sangat menentukan. Ketika korban melapor, dana hasil kejahatan bisa saja segera dipindahkan melalui berbagai rekening. Karena itu, koordinasi dengan lembaga keuangan dan mekanisme penanganan laporan harus berjalan cepat.

Korban juga tidak boleh diposisikan sekadar sebagai pelengkap proses hukum. Mereka membutuhkan kepastian penanganan, pendampingan, serta informasi yang jelas mengenai perkembangan laporan.

Jangan sampai masyarakat yang sudah kehilangan uang justru kembali kehilangan kepercayaan karena merasa laporannya tidak mendapatkan perhatian.

Literasi Digital Harus Diiringi Ketegasan Hukum

Saya sepakat dengan pandangan Kapolri bahwa literasi masyarakat masih perlu diperkuat. Edukasi keuangan dan digital merupakan fondasi penting untuk membangun masyarakat yang lebih tahan terhadap berbagai modus kejahatan.

Masyarakat harus memahami cara mengenali penipuan, menjaga kerahasiaan data pribadi, memeriksa legalitas layanan keuangan, serta tidak mudah percaya terhadap tawaran keuntungan instan.

Namun, ada satu hal yang perlu digarisbawahi: jangan seluruh beban pencegahan kejahatan justru diserahkan kepada masyarakat.

Masyarakat memang harus berhati-hati, tetapi negara juga wajib memastikan pelaku kejahatan tidak memiliki ruang bebas untuk beroperasi. Edukasi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi ketegasan penegakan hukum.

Perusahaan teknologi, penyedia layanan keuangan, operator telekomunikasi, dan lembaga terkait juga harus bertanggung jawab sesuai kewenangannya dalam menciptakan ekosistem digital yang aman.

Saatnya Negara Hadir Melindungi Masyarakat di Ruang Digital

Saya memberikan apresiasi dan dukungan terhadap komitmen Kapolri Suyudi untuk menjadikan pemberantasan kejahatan digital sebagai prioritas. Ini merupakan langkah yang tepat di tengah meningkatnya ancaman terhadap keamanan dan ketahanan ekonomi masyarakat.

Harapan saya, program 100 hari ini menjadi awal dari perubahan yang lebih mendasar dalam penanganan kejahatan siber di Indonesia. Polri harus semakin responsif, profesional, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Ruang digital seharusnya menjadi tempat masyarakat bekerja, berusaha, bertransaksi, belajar, dan memperoleh informasi dengan aman. Bukan justru menjadi ladang bagi penipu, bandar judi online, pelaku pinjol ilegal, dan jaringan pencurian data pribadi.

Pada akhirnya, keberhasilan kepemimpinan Kapolri bukan hanya ditentukan oleh berapa banyak pelaku kejahatan yang berhasil ditangkap, melainkan juga oleh seberapa besar masyarakat merasa aman dan terlindungi.

Negara tidak boleh kalah oleh kejahatan digital. Hukum harus hadir untuk melindungi korban, bukan sekadar menghukum pelaku setelah masyarakat mengalami kerugian. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Sohibul Iman Resmi Jabat Wakil Ketua MPR RI, Habib Aboe: Apresiasi Regenerasi PKS

DCNews, Jakarta - Pergantian pimpinan MPR RI dari Fraksi...

Kelompok Usia 19-34 Tahun Dominasi Pinjaman Online Macet, OJK Ungkap Penyebabnya

DCNews, Jakarta -- Kelompok usia 19-34 tahun menjadi penyumbang...

Fraksi PKS DPRD Kaltara Dorong Raperda Ketahanan Keluarga, Soroti Ancaman Pinjol dan Judi Online

DCNews, Tarakan – Ancaman judi online (judol), pinjaman online...

Aftech Soroti Risiko Kredit Pinjol Tembus 5,36 Persen, Outstanding Pembiayaan Capai Rp106,46 Triliun

DCNews, Jakarta – Pertumbuhan industri pinjaman daring (pindar) di...