DCNews, Jakarta – Pertumbuhan industri pinjaman daring (pindar) di Indonesia yang mencapai Rp106,46 triliun belum sepenuhnya diikuti perbaikan kualitas pembiayaan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat tingkat wanprestasi lebih dari 90 hari atau TWP90 meningkat hingga 5,36 persen per September 2026, melampaui ambang batas 5 persen.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech). Organisasi industri teknologi finansial ini menilai kenaikan risiko kredit bermasalah perlu direspons melalui penguatan prinsip kehati-hatian, tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen.
Wakil Ketua Umum Bidang Ekosistem Pembiayaan Aftech, Felix Aliwarga, mengatakan industri pembiayaan nasional, termasuk pindar, tengah menghadapi tantangan yang relatif sama dalam menjaga kualitas kredit.
“Asosiasi melihat bahwa sektor pembiayaan di Indonesia secara menyeluruh, termasuk industri pindar, tengah menghadapi tantangan yang relatif searah dalam menjaga kualitas kredit,” kata Felix, dikutip Senin (16/11/2026).
Berdasarkan data OJK, outstanding pembiayaan pindar mencapai Rp106,46 triliun pada September 2026. Angka tersebut tumbuh 17,02 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Namun, pertumbuhan pembiayaan itu juga diikuti tingkat risiko kredit bermasalah atau TWP90 sebesar 5,36 persen.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, capaian tersebut menjadi salah satu indikator yang perlu mendapat perhatian dalam perkembangan industri pinjaman daring.
“Tingkat wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) yang secara agregat berada di atas 5 persen, yaitu sebesar 5,36 persen,” ujarnya.
Felix menilai industri pindar tetap memiliki peran strategis dalam memperluas akses pembiayaan, terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan keuangan formal serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Namun, perluasan akses tersebut harus berjalan seiring dengan penerapan prinsip responsible credit atau pemberian pinjaman secara bertanggung jawab. Dengan demikian, pertumbuhan pembiayaan tidak mengabaikan kemampuan bayar konsumen maupun aspek perlindungan pengguna layanan.
Aftech pun mendorong seluruh ekosistem keuangan digital memperkuat praktik responsible lending, tata kelola perusahaan, manajemen risiko, serta perlindungan konsumen. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara ekspansi pembiayaan dan kualitas kredit.
Sementara itu, Ketua Umum Aftech Layanan Digital (LPD), Nucky Poedjiardjo, mengatakan kenaikan TWP90 menjadi 5,36 persen merupakan perkembangan yang perlu dicermati bersama, sejalan dengan dinamika kualitas kredit di sektor pembiayaan nasional.
Menurut dia, tantangan industri saat ini bukan hanya menjaga pertumbuhan pembiayaan, melainkan memastikan ekspansi tersebut berlangsung secara sehat dan berkelanjutan.
“Aftech LPD tetap optimistis terhadap prospek industri pindar yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan,” kata Nucky.
Dia menegaskan, inklusi keuangan tidak cukup hanya diukur dari semakin luasnya akses masyarakat terhadap pinjaman. Lebih dari itu, pembiayaan harus diberikan secara bertanggung jawab, disesuaikan dengan kemampuan membayar, serta menghasilkan manfaat ekonomi yang nyata.
Untuk mendukung tujuan tersebut, Aftech LPD bersama ekosistem keuangan digital terus mendorong penguatan tata kelola, manajemen risiko, serta perlindungan konsumen melalui edukasi dan peningkatan literasi keuangan.
“Melalui kolaborasi industri dan regulator, kami berkomitmen memastikan pertumbuhan pindar tetap berkualitas, aman, dan mampu mendukung produktivitas masyarakat serta sektor riil,” ujar Nucky. ***

