Perkuat Keamanan Siber Pinjol, Agusman: Penyelenggara Wajib Siaga Hadapi Serangan Digital dan Praktik Penagihan Bermasalah

Date:

DCNews, Cirebon – Perlindungan konsumen pinjaman online (pinjol) tidak hanya bergantung pada kepastian hukum dan etika penagihan, tetapi juga pada kemampuan perusahaan menjaga keamanan data serta keberlangsungan layanan digital. Di tengah meningkatnya risiko serangan siber dan persoalan penagihan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat pengawasan terhadap industri pinjaman daring melalui dua inisiatif baru.

OJK meluncurkan Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber bagi penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Bersamaan dengan itu, regulator juga mendorong penandatanganan Pakta Integritas Penerapan Etika Penagihan dan Pelindungan Konsumen.

Kedua langkah tersebut diarahkan untuk membangun industri pinjaman daring yang aman, tangguh, berintegritas, dan berkelanjutan. Penguatan ini sekaligus menjadi respons terhadap risiko operasional layanan keuangan digital yang dapat berdampak langsung terhadap keamanan data dan kepercayaan masyarakat.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK, Agusman, mengatakan penyelenggara LPBBTI perlu mengubah pendekatan dalam mengelola risiko keamanan digital.

Menurut dia, perusahaan tidak cukup hanya mengandalkan sistem keamanan siber (cyber security), tetapi juga harus membangun ketahanan siber (cyber resilience).

Agusman menjelaskan, tidak ada sistem digital yang sepenuhnya kebal terhadap serangan siber. Karena itu, penyelenggara harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, mendeteksi, merespons, hingga memulihkan layanan secara cepat apabila terjadi insiden.

“Ketahanan siber merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

Lima Aspek Penguatan Keamanan Siber

Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber yang diluncurkan OJK memuat lima aspek utama sebagai acuan bagi penyelenggara LPBBTI dalam memperkuat sistem perlindungan digital.

Kelima aspek tersebut mencakup tata kelola keamanan siber, identifikasi keamanan siber, pelindungan keamanan siber, deteksi dan pemantauan, serta penanganan dan pemulihan insiden siber.

Melalui pedoman tersebut, penyelenggara diharapkan memiliki kerangka pengelolaan risiko yang lebih terstruktur, mulai dari pencegahan hingga pemulihan ketika terjadi gangguan atau serangan terhadap sistem digital.

OJK juga melengkapi pedoman dengan instrumen penilaian mandiri (self-assessment). Instrumen ini memungkinkan perusahaan mengukur tingkat kematangan keamanan siber, memetakan kelemahan sistem, sekaligus menyusun langkah perbaikan berdasarkan hasil evaluasi.

Penguatan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan industri pinjaman daring tidak hanya berkembang dari sisi bisnis dan teknologi, tetapi juga mampu menjamin keamanan layanan, menjaga data konsumen, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Salah Sasaran Tagih Utang, Debt Collector FIF Diduga Datangi Rumah Warga Cibinong hingga Picu Keributan

DCNews, Cibinong – Penagihan kredit yang diduga salah sasaran...

Atasi Tumpang Tindih Kewenangan, Lewat Buku Solikin Usul Otoritas Tunggal Pengelola Perbatasan

DCNews, Jakarta - Tumpang tindih kewenangan antarlembaga dan regulasi...

Puluhan Pelat Nomor dan STNK Diduga Palsu Ditemukan di Mobil Debt Collector Boyolali, Polisi Turun Tangan

DCNews, Boyolali – Temuan puluhan pelat nomor kendaraan dengan...

Viral Debt Collector Datangi Rumah Warga Palangka Raya, Polisi Diminta Turun Tangan

DCNews, Palangka Raya – Praktik penagihan kredit oleh sejumlah...