DCNews, Cibinong – Penagihan kredit yang diduga salah sasaran di Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berujung keributan pada Sabtu (14/11/2026). Sekelompok orang yang mengaku sebagai debt collector FIF mendatangi rumah warga yang disebut bukan debitur. Insiden tersebut tidak hanya mengganggu arus lalu lintas, tetapi juga dilaporkan menyebabkan seorang warga berinisial N mengalami cedera pada kaki.
Peristiwa ini memunculkan persoalan serius mengenai akurasi data penagihan, legalitas penugasan petugas lapangan, serta tanggung jawab perusahaan pembiayaan dalam mengawasi tenaga penagih yang bekerja atas namanya.
Kejadian bermula ketika rombongan penagih mendatangi sebuah rumah di RT 04/RW 06, Kelurahan Pakansari. Kedatangan mereka disebut untuk menagih kewajiban kredit seseorang. Namun, warga mempertanyakan tindakan tersebut karena orang yang dicari diduga tidak tinggal di alamat itu dan penghuni rumah menyatakan tidak memiliki tunggakan sebagaimana yang dituduhkan.
Perbedaan keterangan tersebut kemudian memicu adu mulut antara warga dan rombongan penagih. Situasi yang awalnya berlangsung di pekarangan rumah berkembang hingga ke tepi jalan raya. Sejumlah pengendara terpaksa memperlambat bahkan menghentikan kendaraan, sementara warga sekitar berkerumun menyaksikan keributan.
Seorang tokoh masyarakat yang datang ke lokasi sempat menegur rombongan penagih karena dinilai mengganggu ketertiban umum. Namun, menurut keterangan saksi, salah seorang penagih justru memberikan tanggapan menantang.
“Kami tidak salah. Kalau keberatan, lapor saja ke pihak berwajib, kami tunggu,” kata salah seorang penagih sebagaimana ditirukan saksi.
Merasa situasi semakin tidak kondusif, warga menghubungi Kapolsek Cibinong. Kapolsek meminta warga mengirimkan titik lokasi dan kemudian mengerahkan Unit Patroli untuk mendatangi tempat kejadian.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun setelah dilakukan pengecekan, rumah tersebut diduga bukan alamat orang yang menjadi sasaran penagihan. Penghuni rumah juga menyatakan tidak memiliki kewajiban kredit sebagaimana yang dipersoalkan rombongan tersebut.
Koordinator Debt Collector FIF Akui Tidak Membawa Surat Tugas
Persoalan ini kemudian diklarifikasi oleh wartawan senior media nasional di Bogor, Richard Purba. Ia mempertanyakan dasar penagihan terhadap warga yang mengaku bukan debitur, termasuk asal-usul data, pihak yang memberikan instruksi, serta mekanisme verifikasi identitas dan alamat sebelum petugas diterjunkan.
“Pertanyaan ini tidak bisa dijawab hanya dengan kata maaf di pinggir jalan,” kata Richard Purba kepada sejumlah jurnalis dan aktivis media sosial di Cibinong, Minggu (15/11/2026).
Dalam klarifikasi dengan seseorang bernama Fajar yang memperkenalkan diri sebagai Koordinator Debt Collector FIF, Richard menyebut hanya memperoleh permintaan maaf atas keributan yang dilakukan anggotanya.
Namun, ketika ditanya mengenai standar operasional prosedur (SOP) penagihan dan dasar penugasan petugas di lapangan, Fajar disebut belum dapat memberikan penjelasan terperinci.
Fajar bahkan mengakui tidak membawa surat tugas resmi perusahaan ketika berada di lokasi kejadian.
“Surat tugas kami saya tidak bawa, ada di kantor FIF,” ujar Fajar sebagaimana disampaikan dalam klarifikasi tersebut.
Pengakuan itu memunculkan pertanyaan mengenai identitas dan kewenangan petugas, dasar penugasan, serta sistem pengawasan perusahaan terhadap pihak yang melakukan penagihan.
Richard menilai manajemen perusahaan pembiayaan perlu menjelaskan bagaimana petugas memperoleh data konsumen dan memastikan setiap penagihan dilakukan berdasarkan informasi yang telah diverifikasi.
Warga Mengalami Cedera, Keluarga Merasa Dipermalukan
Dampak keributan tersebut tidak hanya dirasakan warga yang berada di sekitar lokasi. Seorang warga berinisial N dilaporkan mengalami cedera pada bagian kaki. Menurut keterangan yang dihimpun, korban mengalami keseleo hingga kesulitan berjalan secara normal.
Orang tua korban berinisial D mengaku keberatan atas kejadian tersebut. Keluarga merasa dipermalukan karena anaknya dikaitkan dengan tunggakan kredit, meskipun mereka menyatakan tidak memiliki kewajiban pembayaran sebagaimana yang dituduhkan.
“Warga yang tidak punya utang dipermalukan di depan tetangganya sendiri. Persoalan ini tidak bisa berhenti pada permintaan maaf seorang Koordinator Debt Collector FIF. Ada kewajiban perusahaan pembiayaan untuk memastikan penagihan berjalan sesuai aturan,” ujar Richard.
Meski demikian, penyebab cedera yang dialami N masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan medis, keterangan saksi, dan dokumentasi kejadian. Hubungan antara insiden keributan dan cedera korban juga perlu ditelusuri lebih lanjut.
OJK Diminta Periksa Dugaan Pelanggaran Aturan Penagihan
Richard meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memeriksa dugaan pelanggaran dalam peristiwa tersebut. Menurut dia, persoalan ini berkaitan langsung dengan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.
Salah satu regulasi yang relevan adalah Peraturan OJK (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
Pasal 62 ayat (1) mengatur kewajiban pelaku usaha jasa keuangan memastikan penagihan kredit atau pembiayaan dilaksanakan sesuai norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun Pasal 62 ayat (2) menetapkan sejumlah batasan dalam proses penagihan. Di antaranya, larangan menggunakan ancaman, kekerasan, atau tindakan yang mempermalukan konsumen; larangan melakukan tekanan fisik maupun verbal; serta larangan melakukan penagihan kepada pihak selain konsumen.
Ketentuan tersebut juga mengatur agar penagihan tidak dilakukan secara terus-menerus hingga mengganggu, dilakukan di alamat penagihan atau domisili konsumen, serta mematuhi waktu penagihan yang telah ditetapkan.
Dalam konteks kasus Pakansari, ketentuan tersebut perlu menjadi dasar pemeriksaan apabila terbukti petugas melakukan penagihan kepada orang yang bukan debitur atau bertindak dengan cara yang bertentangan dengan aturan perlindungan konsumen.
Pasal 62 ayat (4) juga mengatur sanksi administratif bagi pelaku usaha jasa keuangan yang melanggar ketentuan tersebut. Sanksinya dapat berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pemberhentian pengurus, denda administratif, hingga pencabutan izin usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jika terbukti menagih kepada bukan konsumen, itu merupakan pelanggaran. OJK harus memeriksa bukan hanya petugas di lapangan, tetapi juga sistem penagihan dan pengawasan perusahaan,” kata Richard.
Ia meminta pemeriksaan tidak berhenti pada perilaku petugas. OJK juga perlu menelusuri asal-usul data debitur, proses verifikasi alamat, pihak yang memerintahkan penagihan, serta mekanisme pertanggungjawaban manajemen.
Polisi Diminta Selidiki Dugaan Tindak Pidana
Selain meminta pemeriksaan OJK, Richard mendorong kepolisian menelusuri kemungkinan adanya tindak pidana dalam insiden tersebut.
Cedera yang dialami N menjadi salah satu aspek yang perlu diperiksa. Penyidik perlu mengumpulkan keterangan saksi, bukti dokumentasi, dan hasil pemeriksaan medis untuk mengetahui kronologi serta penyebab cedera korban.
Apabila ditemukan bukti dan unsur penganiayaan terpenuhi, penyidik dapat menguji penerapan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ketentuan tersebut mengatur tindak pidana penganiayaan dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
Dugaan tindakan memasuki rumah atau pekarangan tertutup milik orang lain tanpa hak juga dapat diperiksa apabila terdapat bukti yang memenuhi unsur Pasal 257 KUHP.
Richard meminta polisi mengidentifikasi seluruh orang yang terlibat, termasuk hubungan kerja mereka dengan perusahaan pembiayaan dan pihak yang memberikan instruksi penagihan.
“Polisi perlu menelusuri identitas seluruh rombongan Debt Collector FIF, siapa yang memberi perintah, dan apa hubungan kerja mereka dengan FIF,” ujarnya.
Warga Minta Kasus Dilaporkan ke Polisi dan OJK
Di tengah polemik tersebut, sejumlah warga meminta pengurus RT dan RW melaporkan kejadian itu kepada kepolisian. Mereka berharap persoalan tidak berhenti pada permintaan maaf atau mediasi, tetapi juga disertai pemeriksaan terhadap dugaan kesalahan penagihan dan penyebab cedera korban.
Korban bersama keluarga juga berencana melaporkan peristiwa tersebut kepada kepolisian dan OJK agar ditangani sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari manajemen FIF mengenai insiden tersebut. Penjelasan perusahaan masih diperlukan, terutama terkait identitas petugas, surat tugas, asal-usul data penagihan, serta langkah evaluasi dan pertanggungjawaban atas kejadian di Pakansari.
Manajemen FIF perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi dan menjelaskan prosedur penagihan yang diterapkan perusahaan.
Kasus ini menyisakan persoalan yang lebih luas daripada sekadar kesalahan alamat. Akurasi data, kepastian identitas petugas, dan pengawasan terhadap tenaga penagih merupakan bagian penting dari perlindungan konsumen.
Sebab, warga yang tidak memiliki kewajiban kredit tidak semestinya menjadi sasaran penagihan akibat kesalahan data. Apalagi jika proses tersebut berujung pada keributan, gangguan ketertiban umum, dan dugaan cedera terhadap warga.
Pemeriksaan yang transparan diperlukan untuk memastikan siapa yang bertanggung jawab, bagaimana kesalahan terjadi, dan apakah terdapat pelanggaran hukum maupun ketentuan perlindungan konsumen. ***

