DCNews, Ambon – Pemerataan akses layanan keuangan di wilayah kepulauan menjadi salah satu tantangan pembangunan ekonomi Maluku. Untuk menjawab persoalan tersebut, Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX mendukung penguatan literasi dan inklusi keuangan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta berbagai pemangku kepentingan.
Dukungan tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Sahli B Pok Sahli Kodaeral IX, Kolonel Laut (KH) Sudiko, S.H., M.H., yang mewakili Komandan Kodaeral IX Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H., dalam pembukaan Moluccas Financial Days 2026 di Pattimura Park, Kota Ambon, Jumat (13/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan OJK Provinsi Maluku itu menjadi bagian dari upaya memperluas pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan sekaligus meningkatkan pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan secara bijak.
Pembukaan kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala OJK Provinsi Maluku Haramain Billady, Wakil Ketua Komite IV DPD RI Novita Anakotta, Asisten II Setda Provinsi Maluku Kasrul Selang, Kabinda Maluku Marsma TNI R. Harys Soeryo Mahendra, Kakudam XV/Pattimura Kolonel Cku Sudrajat Agung Setiawan, serta unsur Forkopimda dan pemangku kepentingan lainnya.
Kepala OJK Provinsi Maluku Haramain Billady menegaskan bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Masyarakat perlu dibekali pemahaman yang memadai agar mampu mengelola keuangan dan menggunakan produk jasa keuangan sesuai kebutuhan serta kemampuan.
Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang dilaksanakan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) diharapkan menjadi landasan dalam merancang program edukasi keuangan yang lebih terarah dan tepat sasaran.
Sementara itu, Asisten II Setda Provinsi Maluku Kasrul Selang menyoroti kondisi geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan yang membutuhkan pendekatan khusus dalam pemerataan akses ekonomi dan keuangan.
Menurut dia, keterbatasan jangkauan layanan di sejumlah wilayah harus diatasi melalui sinergi pemerintah daerah, OJK, dan seluruh pemangku kepentingan. Perluasan akses tersebut terutama dibutuhkan masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Kasrul juga menekankan pentingnya peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dalam memperluas akses pembiayaan, mendorong penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta memperkuat pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Wakil Ketua Komite IV DPD RI Novita Anakotta menambahkan, literasi dan inklusi keuangan memiliki peran strategis dalam membuka peluang usaha, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pemerataan ekonomi. Pemanfaatan layanan keuangan digital juga perlu diperkuat untuk menciptakan peluang pertumbuhan ekonomi baru di Maluku.
Kehadiran Kodaeral IX dalam Moluccas Financial Days 2026 mencerminkan dukungan TNI Angkatan Laut terhadap sinergi pembangunan ekonomi daerah. Kolaborasi antara unsur pemerintah, lembaga keuangan, dan aparat negara diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan keuangan, memperkuat UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku. ***
