DCNews, Jakarta — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melimpahkan dua tersangka kasus dugaan tindak pidana perbankan syariah pada PT BPRS Khasanah Ummat, Banyumas, Jawa Tengah, kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan 21 fasilitas pembiayaan kepada 20 nasabah yang berpotensi menimbulkan kerugian sekitar Rp1,72 miliar.
Pelimpahan tersangka dan barang bukti atau Tahap II dilakukan penyidik OJK kepada Kejaksaan Negeri Banyumas pada Kamis (12/11/2026). Dengan pelimpahan tersebut, proses penyidikan perkara memasuki tahap penuntutan.
Dua tersangka dalam perkara ini masing-masing berinisial TR, yang menjabat Direktur Utama PT BPRS Khasanah Ummat, serta AHK, pihak terafiliasi yang bertindak sebagai konsultan bisnis BPRS tersebut.
Keduanya diduga terlibat dalam penyimpangan penyaluran pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tujuan pemberian pembiayaan. Dugaan perbuatan tersebut berlangsung dalam kurun Mei 2018 hingga September 2021.
Dalam periode tersebut, penyidik mengidentifikasi 21 fasilitas pembiayaan yang melibatkan 20 nasabah. Dari rangkaian transaksi itu, potensi kerugian diperkirakan mencapai Rp1,72 miliar.
Sebelum melimpahkan kedua tersangka, penyidik OJK telah menyerahkan berkas perkara kepada JPU pada Tahap I. Kejaksaan kemudian menyatakan berkas perkara lengkap atau P-21 pada 11 November 2026.
OJK menjelaskan, penanganan perkara tersebut merupakan tindak lanjut dari rangkaian pengawasan terhadap BPRS Khasanah Ummat. Prosesnya meliputi pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan atas dugaan tindak pidana perbankan syariah.
“Penanganan perkara ini merupakan tindak lanjut dari proses pengawasan OJK yang mencakup pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan atas dugaan tindak pidana perbankan syariah,” tulis OJK dalam keterangan tertulis yang dikutip DCNews, Sabtu (14/11/2026).
Dari sisi hukum, TR disangkakan melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Alternatif sangkaan lainnya adalah Pasal 63 ayat (4) huruf b dalam ketentuan perubahan undang-undang tersebut, dengan memperhatikan ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku.
Sementara itu, AHK disangkakan melanggar Pasal 64 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui UU P2SK, atau Pasal 63 ayat (2) dalam ketentuan perubahan undang-undang tersebut, dengan memperhatikan ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku.
Pengusutan perkara ini menjadi bagian dari upaya OJK memperketat pengawasan dan penegakan hukum di industri jasa keuangan, termasuk perbankan syariah. OJK juga terus memperkuat koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk memastikan penanganan dugaan tindak pidana berjalan profesional, tegas, dan konsisten.
OJK menegaskan, penguatan pengawasan dan penegakan hukum diperlukan untuk menjaga integritas industri jasa keuangan, meningkatkan pelindungan konsumen, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan nasional.
Meski demikian, dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada kedua tersangka tetap harus dibuktikan melalui proses peradilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. ***
