DCNews, Jakarta – Lonjakan pembiayaan pinjaman daring (pindar) hingga Rp106,48 triliun pada September 2026 diikuti peningkatan risiko gagal bayar. Tingkat wanprestasi di atas 90 hari atau TWP90 tercatat mencapai 5,36 persen, melampaui ambang batas 5 persen yang menjadi perhatian regulator.
Meningkatnya risiko kredit tersebut mendorong Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) meminta penyelenggara pindar memperketat pengelolaan risiko, meningkatkan kualitas penilaian kelayakan kredit, serta lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan.
AFTECH menilai pertumbuhan industri pinjaman daring harus berjalan seiring dengan penerapan prinsip kehati-hatian. Terlebih, layanan pindar memiliki peran strategis dalam memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat yang belum terjangkau lembaga keuangan formal, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Wakil Ketua Umum III AFTECH, Felix Aliwarga, mengatakan perluasan akses pembiayaan tetap harus mengutamakan prinsip kredit yang bertanggung jawab (responsible credit) dan perlindungan konsumen.
“Meski memiliki peran penting dalam rangka memperluas jangkauan pembiayaan bagi konsumen yang belum memiliki akses ke pembiayaan formal dan mendukung produktivitas UMKM nasional, industri pindar tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (responsible credit) serta pelindungan konsumen,” ujar Felix, dikutip Sabtu (14/11/2026).
Sementara itu, AFTECH Layanan Pendanaan Digital (AFTECH LPD) menilai kenaikan TWP90 menjadi 5,36 persen harus menjadi perhatian bersama. Angka tersebut mencerminkan tantangan industri dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pembiayaan, kualitas kredit, dan perlindungan konsumen.
Ketua Umum AFTECH LPD, Nucky Poedjiardjo, mengatakan penyelenggara pindar perlu memperkuat sistem pengendalian risiko sekaligus meningkatkan kapasitas penilaian kelayakan kredit (credit scoring).
Menurut dia, penyaluran pembiayaan harus didasarkan pada kemampuan bayar peminjam. Dengan demikian, ekspansi kredit tidak justru memperbesar risiko pendanaan bermasalah dan memperburuk kualitas portofolio industri.
“Penyelenggara pindar harus terus memperkuat pengendalian risiko serta meningkatkan kapasitas dan kualitas penilaian kelayakan kredit (credit scoring) untuk memperbaiki profil risiko peminjam dan kualitas portofolio, sekaligus menurunkan tingkat pendanaan bermasalah. Pembiayaan harus diberikan berdasarkan penilaian kemampuan bayar yang memadai agar perluasan akses kredit tetap berjalan secara bertanggung jawab,” kata Nucky.
Batasi Pembiayaan Berisiko Tinggi
AFTECH LPD juga mendorong penyelenggara pindar mengurangi penyaluran pembiayaan pada produk-produk berisiko tinggi. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah beban pembayaran yang berlebihan dan menjaga kemampuan finansial peminjam.
Penguatan tata kelola dan manajemen risiko, menurut organisasi tersebut, perlu dilakukan bersamaan dengan peningkatan edukasi serta literasi keuangan masyarakat.
Nucky menegaskan, pertumbuhan industri pindar tidak semestinya hanya diukur dari besarnya nilai penyaluran pembiayaan. Kualitas kredit dan manfaat ekonomi yang dihasilkan juga harus menjadi perhatian utama.
“Kami juga mendorong penyelenggara pindar untuk mengurangi porsi penyaluran pada produk pendanaan berisiko tinggi yang berpotensi membebani kemampuan bayar peminjam. Langkah ini perlu dilakukan bersamaan dengan penguatan pengendalian risiko agar pertumbuhan industri tetap berkualitas dan pembiayaan memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat serta sektor riil,” tutup Nucky. ***
