DCNews, Jakarta – Usulan penurunan bunga pinjaman daring (pindar) legal dari 0,3 persen menjadi 0,1 persen per hari yang disampaikan anggota Komisi XI DPR RI Thoriq Majiddanor alias Jiddan mendapat dukungan positif dari konsultan keuangan sekaligus pendiri Dahlan Consultants, Asep Dahlan. Menurutnya, penurunan bunga tersebut dapat menjadi langkah penting untuk meringankan beban masyarakat sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Asep Dahlan yang akrab disapa Kang Dahlan itu menilai, industri pinjaman daring seharusnya hadir sebagai solusi pembiayaan bagi masyarakat, bukan justru menjadi sumber persoalan keuangan baru. Apalagi, UMKM membutuhkan akses modal yang terjangkau untuk menjaga keberlangsungan usaha dan meningkatkan kapasitas bisnis.
“Saya menyambut positif dorongan DPR agar bunga pinjaman daring legal diturunkan dari 0,3 persen menjadi 0,1 persen per hari. Ini merupakan usulan yang patut diperhatikan karena masyarakat, khususnya pelaku UMKM, membutuhkan akses pembiayaan yang tidak memberatkan,” ujar Kang Dahlan dalam pernyataan resminya, Jumat (13/11/2026).
Menurut Kang Dahlan, bunga pinjaman sebesar 0,3 persen per hari atau sekitar 9 persen per bulan merupakan beban yang perlu dievaluasi. Bagi pelaku usaha kecil dengan keuntungan terbatas, biaya pinjaman yang tinggi dapat menggerus keuntungan bahkan mengganggu perputaran modal.
“Jangan sampai UMKM yang sedang berjuang mengembangkan usaha justru kehilangan keuntungan karena terlalu besar membayar bunga pinjaman. Tujuan pembiayaan adalah membantu usaha tumbuh, bukan membuat pelaku usaha semakin tertekan oleh kewajiban pembayaran,” tegasnya.
Ia mengatakan, penurunan bunga menjadi 0,1 persen per hari atau sekitar 3 persen per bulan diharapkan dapat memberikan ruang keuangan lebih besar bagi masyarakat. Namun, kebijakan tersebut perlu disertai pengawasan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh peminjam.
Bunga Rendah Harus Diikuti Perlindungan Konsumen
Ketua Yayasan Hijrah Finansial Indonesia itu juga mengingatkan, persoalan industri pinjaman daring tidak cukup diselesaikan hanya dengan menurunkan bunga. Transparansi biaya, perlindungan data pribadi, mekanisme penagihan, serta tanggung jawab penyelenggara juga harus menjadi perhatian.
“Penurunan bunga memang penting, tetapi jangan berhenti di situ. Masyarakat juga harus mendapatkan perlindungan dari praktik penagihan yang intimidatif, penyalahgunaan data pribadi, dan berbagai biaya yang tidak transparan. Industri pindar harus tumbuh dengan mengedepankan tanggung jawab kepada konsumen,” katanya.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan pinjaman daring sebagai sumber pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif yang tidak mendesak. Penggunaan pinjaman harus didasarkan pada perhitungan kemampuan membayar dan tujuan keuangan yang jelas.
“Pinjaman produktif harus menghasilkan nilai tambah. Kalau seseorang meminjam untuk modal usaha, harus ada perhitungan bagaimana usaha tersebut mampu menghasilkan pendapatan untuk membayar cicilan. Jangan sampai masyarakat terjebak dalam pola gali lubang tutup lubang karena mengambil pinjaman baru untuk membayar utang lama,” ujar Kang Dahlan lagi.
Bahkan, dia mendorong agar pelaku UMKM juga mendapatkan akses pembiayaan alternatif melalui perbankan, termasuk program kredit usaha rakyat (KUR), serta berbagai skema pembiayaan resmi lainnya yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan usaha.
“Negara dan industri jasa keuangan harus memastikan UMKM mendapatkan akses modal yang sehat dan terjangkau. Jangan hanya mendorong masyarakat untuk meminjam, tetapi juga pastikan mereka mampu mengelola pinjaman tersebut dengan baik,” tuturnya.
Menurut Kang Dahlan, ukuran keberhasilan industri pinjaman daring bukan semata-mata pertumbuhan penyaluran pinjaman, melainkan juga kemampuan industri tersebut membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan tanpa menimbulkan persoalan utang berkepanjangan.
Karena itu, ia berharap dorongan penurunan bunga pindar menjadi momentum untuk memperkuat keberpihakan industri keuangan digital terhadap masyarakat dan sektor UMKM. ***
