DCNews, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) didesak segera menyiapkan mekanisme perlindungan bagi investor ritel yang terdampak penghapusan paksa pencatatan saham (force delisting) terhadap 18 emiten. Kebijakan tersebut dinilai tidak boleh hanya berorientasi pada penertiban perusahaan bermasalah, tetapi juga harus menjamin kepastian hak pemegang saham publik.
Desakan itu disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Tommy Kurniawan. Menurut politikus yang akrab disapa Tomkur tersebut, force delisting bukan sekadar prosedur administratif pencoretan saham dari perdagangan bursa. Kebijakan ini menyangkut nasib investor yang berpotensi kehilangan akses likuiditas atas dana yang telah ditanamkan.
“Dampak kebijakan delisting tersebut tidak hanya dirasakan oleh pemegang saham pengendali, tetapi juga masyarakat luas yang selama ini mempercayakan dananya melalui mekanisme pasar modal resmi,” ujar Tommy dalam keterangan tertulis, Jumat (13/11/2026).
Berdasarkan data BEI, terdapat 18 emiten yang masuk dalam daftar perusahaan yang berpotensi terkena force delisting. Sebanyak tujuh perusahaan menghadapi persoalan kepailitan, sedangkan 11 perusahaan lainnya mengalami suspensi perdagangan saham lebih dari 50 bulan berturut-turut.
Tommy menilai kondisi tersebut menjadi peringatan serius bagi penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) sekaligus efektivitas pengawasan pasar modal nasional.
Ia mengakui investasi saham memiliki risiko yang harus dipahami setiap investor. Namun, risiko investasi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak hukum pemegang saham publik, terutama apabila kegagalan perusahaan berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum atau buruknya tata kelola internal.
Minta Transparansi Buyback Saham
Untuk memastikan perlindungan investor berjalan efektif, Tommy meminta OJK dan BEI memastikan seluruh emiten yang terkena kebijakan delisting memenuhi kewajiban pembelian kembali saham (buyback) sesuai ketentuan peraturan OJK.
Menurut dia, kewajiban buyback tidak boleh berhenti sebagai formalitas regulasi tanpa pelaksanaan nyata. Regulator harus memastikan hak investor publik dipenuhi melalui mekanisme yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tommy juga mendesak OJK dan BEI membuka informasi secara transparan mengenai perkembangan pemenuhan kewajiban buyback dari masing-masing 18 emiten tersebut.
Informasi yang perlu disampaikan mencakup jumlah saham publik yang telah dibeli kembali, nilai transaksi buyback, serta perkembangan penyelesaian kewajiban setiap perusahaan.
Selain itu, regulator diminta mengumumkan identitas emiten yang belum memenuhi atau tidak menjalankan kewajiban buyback, berikut langkah penegakan aturan dan sanksi yang akan diterapkan.
Menurut Tommy, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dari perlindungan investor. Tanpa kepastian mengenai penyelesaian hak pemegang saham, kebijakan force delisting berisiko semakin merugikan investor ritel yang selama ini mempercayakan dananya melalui pasar modal Indonesia. ***
