DCNews, Jakarta – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya. Surat pengunduran diri itu disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026).
Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan Gibran datang menemui pimpinan MPR untuk menyampaikan surat tersebut. Menurut dia, Gibran juga telah menyerahkan surat yang sama kepada Prabowo.
“Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua (pimpinan) MPR. Yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan sebagai Wakil Presiden RI,” kata Muzani sembari menambahkan kalau surat yang sama menurut beliau (Gibran) juga sudah disampaikan ke Presiden RI Prabowo Subianto.
Kabar pengunduran diri putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo itu sebelumnya disampaikan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, sehari sebelum pernyataan Muzani.
Budi Arie menyebut Gibran telah mengirimkan surat pengunduran diri kepada Prabowo. “Mas Gibran sudah mengundurkan diri,” kata Budi Arie.
Kabar tersebut muncul ketika polemik dokumen pendidikan Gibran kembali menjadi perhatian publik. Teranyar, Mahkamah Agung menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah yang diterbitkan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2019 tidak sah dan batal demi hukum.
Dokumen itu sebelumnya menjadi bagian dari persyaratan administrasi pendidikan Gibran dalam pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pemilihan Presiden 2024.
Dua Putusan Pengadilan dalam Polemik Ijazah
Sebelum perkara tersebut bergulir di Mahkamah Agung, persoalan dokumen pendidikan Gibran juga menjadi bagian dari pengujian di Mahkamah Konstitusi.
Dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK disebut tidak menemukan bukti maupun keberadaan fisik ijazah yang menunjukkan Gibran telah menyelesaikan pendidikan tingkat SMA atau sederajat.
Perkara itu kemudian berlanjut ke Mahkamah Agung melalui kasasi Nomor 742 K/TUN/2026. Majelis kasasi menyatakan surat keterangan yang diterbitkan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2019 tidak sah dan batal demi hukum.
Putusan tersebut kembali memicu sorotan terhadap dokumen pendidikan Gibran yang dipersoalkan dalam proses pencalonan pada Pilpres 2024.
Namun, pengajuan pengunduran diri dan polemik keabsahan dokumen pendidikan merupakan dua persoalan berbeda. Penyerahan surat pengunduran diri juga tidak serta-merta mengakhiri masa jabatan Wakil Presiden karena proses pemberhentian harus mengikuti mekanisme konstitusi. ***
