OJK Catat 99.347 Laporan Penipuan Digital di Jawa Timur, Tertinggi Ketiga Nasional

Date:

DCNews, Jakarta – Sebanyak 99.347 laporan penipuan keuangan digital asal Jawa Timur tercatat dalam sistem Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) hingga 30 September 2026. Angka tersebut menempatkan Jawa Timur sebagai provinsi dengan laporan penipuan terbanyak ketiga secara nasional, setelah Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Lonjakan laporan penipuan tersebut menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di tengah pertumbuhan sektor jasa keuangan Jawa Timur yang masih menunjukkan kinerja positif. Pertumbuhan akses layanan keuangan dinilai harus berjalan beriringan dengan penguatan pengawasan, integritas industri, dan perlindungan konsumen.

Plt. Kepala OJK Provinsi Jawa Timur, Horas V. M. Tarihoran, mengungkapkan data tersebut dalam kegiatan Media Briefing Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Jawa Timur Triwulan IV 2026 di Surabaya, Rabu (11/11/2026). Kegiatan itu diselenggarakan bersama Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Kementerian Keuangan.

Di sisi lain, indikator intermediasi perbankan Jawa Timur tetap tumbuh. Hingga September 2026, penyaluran kredit perbankan mencapai Rp649,95 triliun atau meningkat 4,74 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Sementara itu, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp874,68 triliun, tumbuh 6,24 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Horas menegaskan, pertumbuhan sektor jasa keuangan tidak cukup hanya diukur dari peningkatan kredit dan penghimpunan dana. Industri juga harus memastikan masyarakat memperoleh akses layanan keuangan yang aman dan terlindungi dari berbagai modus kejahatan.

“Kami tidak ingin masyarakat semakin mudah mengakses layanan keuangan, tetapi justru semakin rentan menjadi korban kejahatan keuangan. Tidak boleh ada ruang bagi praktik keuangan ilegal dan penipuan yang merugikan masyarakat,” tegas Horas.

Surabaya, Sidoarjo, dan Malang Jadi Sumber Laporan Terbanyak

Berdasarkan data IASC periode 22 November 2024 hingga 30 September 2026, laporan penipuan asal Jawa Timur didominasi masyarakat dari Surabaya, Sidoarjo, dan Kota Malang.

Modus yang paling banyak dilaporkan meliputi penipuan belanja atau jual beli daring, panggilan palsu (fake call) dengan menyamar sebagai pihak tertentu, serta penipuan berkedok investasi.

Besarnya jumlah laporan tersebut memperlihatkan bahwa kejahatan keuangan digital masih menjadi ancaman serius. Pelaku memanfaatkan kemudahan transaksi elektronik sekaligus rendahnya kewaspadaan sebagian masyarakat untuk menjalankan berbagai skema penipuan.

Ancaman tidak hanya datang dari pelaku penipuan, tetapi juga dari aktivitas keuangan ilegal yang berpotensi merugikan konsumen. Secara nasional, Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) telah menghentikan 1.222 entitas ilegal.

Jumlah tersebut terdiri atas 951 pinjaman daring ilegal, 242 penawaran investasi ilegal, 27 gadai swasta ilegal, dan dua aktivitas ilegal lainnya.

OJK Perkuat Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Industri

Horas menilai pemberantasan kejahatan keuangan membutuhkan koordinasi lintas lembaga serta keterlibatan aktif masyarakat dan media. Edukasi publik, menurut dia, menjadi bagian penting untuk mempersempit ruang gerak pelaku penipuan.

OJK juga menekankan pentingnya membangun industri jasa keuangan yang tidak hanya tumbuh secara bisnis, tetapi memiliki tata kelola yang sehat, transparan, dan bertanggung jawab.

“Kami ingin memastikan sektor jasa keuangan tidak hanya tumbuh besar, tetapi juga sehat, berintegritas, inklusif, dan mampu melindungi masyarakat. Kepercayaan publik adalah fondasi utama industri jasa keuangan. Karena itu, sinergi dan kolaborasi harus menghasilkan tindakan nyata, bukan sekadar komitmen,” tutup Horas.

Melalui koordinasi dengan Bank Indonesia, LPS, Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan, OJK berkomitmen menjaga stabilitas sektor jasa keuangan.

Upaya tersebut sekaligus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan, tanpa mengabaikan aspek keamanan transaksi serta perlindungan masyarakat sebagai konsumen jasa keuangan. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Prabowo Puji Kinerja Gibran Selama Dua Tahun Pemerintahan

DCNews, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas...

Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri sebagai Wapres kepada Prabowo dan MPR

DCNews, Jakarta – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut...

Habib Aboe Minta Polri Telusuri Aliran Data Penyadapan, Dugaan Makar Harus Dibuktikan

DCNews, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Habib...

Kapolri Ungkap Sasaran Penyadapan Ilegal, Presiden hingga Anggota DPR Masuk Daftar

DCNews, Jakarta – Presiden Republik Indonesia, lingkar Istana, anggota...