DCNews, Jakarta — Pergantian kepemimpinan di tubuh Polri bukan sekadar soal memilih figur baru di pucuk institusi. Momentum tersebut juga membawa tuntutan agar pembenahan internal, profesionalisme aparat, dan kualitas penegakan hukum semakin mendapat perhatian.
Institute for Public Research (IPR) menilai Komjen Pol Suyudi Ario Seto memiliki pengalaman yang relevan untuk memimpin Polri pada fase tersebut. Latar belakangnya, terutama di bidang reserse dan penegakan hukum, dinilai dapat menjadi modal untuk memperkuat agenda reformasi kelembagaan.
Menurut IPR, pengalaman panjang Suyudi di lingkungan kepolisian menjadi salah satu modal penting karena tantangan Polri ke depan tidak hanya berkaitan dengan menjaga keamanan, tetapi juga memastikan proses penegakan hukum berlangsung profesional, berbasis bukti, transparan, dan tidak tebang pilih.
Iwan Setiawan dari IPR mengatakan pengalaman tersebut dapat menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas penyidikan, profesionalisme anggota, serta pengawasan internal di tubuh Polri.
“Kapolri baru membutuhkan kemampuan manajerial sekaligus keberanian melakukan pembenahan internal. Pengalaman Suyudi di bidang reserse menjadi modal penting, tetapi tantangannya sekarang jauh lebih besar, yaitu bagaimana pengalaman tersebut diterjemahkan menjadi reformasi institusi secara menyeluruh,” ujar Iwan dalam keterangannya, Kamis (1/10/2026).
Namun, menurut IPR, pengalaman teknis di bidang penegakan hukum saja tidak cukup untuk menjawab ekspektasi publik. Kepemimpinan baru Polri juga akan diuji melalui kemampuan membangun keseimbangan antara ketegasan dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.
Aspek lain yang menjadi perhatian adalah tata kelola sumber daya manusia di lingkungan kepolisian. IPR menilai pengisian jabatan strategis perlu semakin bertumpu pada prinsip meritokrasi, kompetensi, dan rekam jejak.
Prinsip tersebut dinilai penting untuk memastikan proses promosi dan penempatan jabatan tidak dipersepsikan sebagai hasil kedekatan dengan kelompok tertentu maupun kekuatan politik.
“Justru di sinilah kepemimpinan Suyudi akan diuji. Apakah ia mampu menjadikan Polri semakin profesional dan dipercaya publik, sekaligus memastikan institusi ini tidak terseret dalam kontestasi kepentingan politik,” kata Iwan.
Bagi IPR, pergantian Kapolri merupakan momentum untuk mendorong perubahan cara kerja institusi secara lebih mendasar. Polri diharapkan tidak hanya mampu merespons persoalan keamanan, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan dan akuntabilitas kepada masyarakat.
“Nama Suyudi sekarang membawa ekspektasi besar. Publik tidak membutuhkan sekadar Kapolri baru, tetapi membutuhkan cara kerja Polri yang baru. Karena itu, ukuran keberhasilannya bukan hanya stabilitas keamanan, tetapi juga seberapa jauh kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dapat diperkuat,” pungkas Iwan. ***
