DCNews, Jakarta — Perbankan nasional masih memiliki ruang besar untuk memperluas penyaluran kredit. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat fasilitas kredit yang sudah disetujui bank tetapi belum ditarik debitur mencapai Rp2.548 triliun pada Juli 2026.
Nilai tersebut meningkat 7,80 persen secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan posisi Juli 2025 yang sebesar Rp2.364 triliun. Data ini menunjukkan bahwa kapasitas pembiayaan yang telah tersedia di perbankan belum seluruhnya dimanfaatkan oleh debitur.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan, undisbursed loan merupakan fasilitas pinjaman yang telah memperoleh persetujuan bank, tetapi belum ditarik oleh debitur.
“Undisbursed loan adalah fasilitas pinjaman yang telah disetujui bank namun belum ditarik oleh debitur,” kata Dian dalam jawaban tertulis, dikutip Senin (28/9/2026).
Menurut dia, besarnya undisbursed loan tidak dapat langsung dimaknai sebagai persoalan keterbatasan likuiditas perbankan. Sebaliknya, angka tersebut juga memperlihatkan adanya fasilitas kredit yang tersedia, tetapi belum digunakan sesuai kebutuhan debitur.
Dari sisi sektor ekonomi, industri pengolahan dan perdagangan tercatat sebagai sektor dengan nominal undisbursed loan relatif besar. Kedua sektor tersebut memiliki porsi kredit produktif yang signifikan, sehingga besarnya fasilitas yang belum ditarik berjalan seiring dengan besarnya pembiayaan yang telah disiapkan perbankan untuk menopang aktivitas usaha.
Menyingging alasan kredit yang sudah disetujui, namun belum ditarik, Dian mengatakan keputusan debitur untuk belum menarik fasilitas kredit dapat dipengaruhi berbagai faktor. Siklus bisnis, perkembangan proyek, hingga strategi perusahaan dalam mengelola arus kas menjadi beberapa pertimbangan.
“Kondisi suku bunga juga turut memengaruhi keputusan tersebut. Pasalnya, penyesuaian suku bunga acuan Bank Indonesia (BI rate) dapat meningkatkan biaya pendanaan sehingga debitur menjadi lebih berhati-hati dalam menggunakan fasilitas kredit,” bebernya lagi.
Biaya pendanaan yang lebih tinggi, kata Dian, berpotensi memberikan tekanan terhadap profitabilitas usaha. Pada saat yang sama, perlambatan permintaan dapat membuat kebutuhan pendanaan perusahaan ikut menurun.
“Perlambatan permintaan juga menyebabkan kebutuhan pendanaan menjadi lebih rendah, sehingga fasilitas kredit yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal,” jelasnya.
Karena itu, besarnya undisbursed loan tidak serta-merta menunjukkan bahwa bank kesulitan menyalurkan kredit. Angka tersebut juga menggambarkan keputusan debitur dalam menentukan waktu dan besaran pembiayaan yang dibutuhkan.
Likuiditas Saja Tidak Cukup
Dalam kondisi tersebut, Dian menilai kebijakan yang memberikan tambahan ruang likuiditas tetap memiliki peran penting. Insentif likuiditas dapat memberikan fleksibilitas lebih besar kepada perbankan dalam mengelola dana sekaligus mendukung pembiayaan ke sektor produktif.
Namun, tambahan likuiditas tidak otomatis berubah menjadi penyaluran kredit.
Realisasi kredit tetap bergantung pada permintaan pembiayaan, kesiapan pelaku usaha melakukan ekspansi, kelayakan debitur dan proyek, serta risk appetite masing-masing bank. Seluruh proses tersebut tetap harus berjalan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.
“Besarnya undisbursed loan di sisi lain menunjukkan perbankan nasional masih memiliki ruang yang cukup untuk mendukung pembiayaan produktif dan mendorong pertumbuhan sektor riil,” ujar Dian.
OJK memperkirakan pertumbuhan undisbursed loan ke depan akan mengalami moderasi. Proyeksi tersebut sejalan dengan kemungkinan penyesuaian strategi bisnis perbankan serta meningkatnya optimisme pelaku usaha terhadap prospek perekonomian nasional. ***
