DCNews, Jakarta — Arah kebijakan anggaran pemerintah untuk 2027 menjadi salah satu hal yang dinanti dalam pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di hadapan parlemen, Jumat (14/8/2026). Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin berharap RAPBN 2027 tidak sekadar menjadi instrumen fiskal, tetapi benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Harapan itu disampaikan Nurul menjelang Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ia menilai prioritas pembangunan harus berjalan beriringan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Saya berharap nanti pidato Presiden terkait dengan RAPBN Tahun 2027 bisa sesuai dengan apa yang diharapkan semua, dan prioritas pembangunan dan kesejahteraan juga untuk masyarakat tentunya,” kata Nurul.
Menurut dia, besarnya anggaran negara harus diikuti dengan penggunaan yang efektif. Setiap alokasi dalam RAPBN 2027 diharapkan mampu menopang program pembangunan sekaligus memberi manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Pembahasan RAPBN 2027 di parlemen selanjutnya akan berlanjut melalui penyampaian pandangan fraksi-fraksi DPR RI yang dijadwalkan pada 18 Agustus 2026.
RAPBN 2027 dan Tantangan Menjaga Manfaat Anggaran
Bagi parlemen, pembahasan anggaran bukan semata soal besaran penerimaan dan belanja negara. Di balik angka-angka RAPBN, terdapat pertaruhan mengenai seberapa jauh kebijakan fiskal pemerintah mampu menjawab kebutuhan publik.
Karena itu, Nurul berharap arah kebijakan yang disampaikan Presiden dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai prioritas pembangunan pada tahun mendatang.
Fokus tersebut menjadi penting karena anggaran negara pada akhirnya harus diterjemahkan menjadi program yang memberikan dampak konkret bagi masyarakat, baik melalui pembangunan maupun peningkatan kesejahteraan.
Nurul Soroti Pembentukan Kodam Baru
Selain RAPBN 2027, Nurul menanggapi rencana pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) baru. Ia mengatakan kebijakan tersebut telah dibahas antara DPR dan pemerintah dan semestinya diarahkan untuk memperkuat pertahanan nasional.
Menurut Nurul, pembentukan Kodam tidak boleh dimaknai hanya sebagai upaya memperbesar organisasi TNI. Ukuran keberhasilannya harus dilihat dari sejauh mana struktur baru tersebut mampu meningkatkan kemampuan pertahanan Indonesia.
“Jadi kita semuanya berharap bahwa pembentukan Kodam ini sejalan dengan penguatan pertahanan Republik Indonesia. Jadi bukan semata-mata keinginan untuk memperkuat TNI sebagai institusi saja,” ujar Nurul.
Ia juga meminta masyarakat tidak terburu-buru memberikan penilaian terhadap kebijakan tersebut. Dampak pembentukan Kodam baru, menurut dia, perlu dilihat setelah kebijakan tersebut dijalankan.
“Jadi kita sebaiknya jangan apriori dulu, tapi lihat hasilnya,” kata dia.
Pembentukan enam Kodam baru sebelumnya telah dilakukan pada 2025 sebagai bagian dari penataan struktur komando kewilayahan TNI AD.
Pidato Prabowo Jadi Sorotan
Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI 2026 digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Dalam rangkaian agenda tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Pidato tersebut menjadi salah satu momentum penting untuk melihat arah kebijakan pemerintah, termasuk prioritas pembangunan dan gambaran RAPBN 2027.
Bagi DPR, arah tersebut nantinya akan menjadi bagian dari pembahasan bersama pemerintah. Sementara bagi masyarakat, ukuran paling penting dari kebijakan anggaran tetap berada pada sejauh mana belanja negara mampu diterjemahkan menjadi pembangunan yang terasa dan kesejahteraan yang lebih baik. ***
