DCNews, Jakarta – Menjelang Sidang Tahunan MPR 2026, pengelolaan keuangan negara menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian dalam pertemuan antara pimpinan MPR dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut tren hasil pemeriksaan BPK menunjukkan semakin banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Muzani menyampaikan hal tersebut setelah pimpinan MPR melakukan silaturahmi kebangsaan dengan Ketua dan Wakil Ketua BPK di Gedung BPK RI, Senin (10/8/2026). Pertemuan itu merupakan bagian dari rangkaian komunikasi antarlembaga negara menjelang Sidang Tahunan MPR yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 14 Agustus 2026.
Menurut Muzani, pertemuan tersebut tidak hanya membahas persiapan agenda kenegaraan, tetapi juga menjadi ruang untuk melihat perkembangan tata kelola keuangan pemerintah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga audit negara tersebut.
“Alhamdulillah hari ini pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat bersilaturahmi dengan pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan,” ujar Muzani.
Ia mengatakan, salah satu pembahasan berkaitan dengan laporan kinerja tahunan pemerintah yang akan disampaikan Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Tahunan MPR.
Laporan tersebut menjadi bagian penting dalam forum tahunan MPR karena memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pemerintahan sekaligus capaian pemerintah dalam menjalankan agenda pembangunan dan pengelolaan negara.
Tren Opini WTP Dinilai Positif
Dalam pertemuan dengan pimpinan BPK, Muzani mengaku mendapatkan gambaran mengenai perkembangan hasil pemeriksaan terhadap kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.
BPK merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Muzani mengatakan, terdapat kecenderungan yang menurutnya positif, yakni semakin banyak pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, serta kementerian dan lembaga yang mendapatkan opini WTP.
“Tendensi atau tren audit makin baik, makin bagus dan makin banyak pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, kementerian dan lembaga yang mendapatkan predikat WTP,” kata Muzani.
Bagi Muzani, meningkatnya jumlah entitas pemerintah yang memperoleh opini WTP merupakan perkembangan yang patut diapresiasi. Namun, ia juga menekankan bahwa opini tersebut berkaitan dengan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan.
“WTP itu adalah kesesuaian antara bukti keuangan dengan akuntansi standar pemerintah,” ujarnya.
Bukan Sekadar Predikat
Opini WTP, dalam konteks yang disampaikan Muzani, menjadi salah satu indikator mengenai kepatuhan dan kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah terhadap standar yang berlaku.
Karena itu, ia berharap perbaikan hasil pemeriksaan tidak berhenti pada pencapaian predikat administratif. Menurut dia, kualitas pengelolaan keuangan negara pada akhirnya harus tercermin dalam tata kelola anggaran yang lebih akuntabel dan mampu menghasilkan penggunaan sumber daya yang efektif serta efisien.
“Artinya penyelenggaraan keuangan negara telah dilakukan dengan baik dan bagus,” kata Muzani.
Ia berharap kecenderungan positif tersebut dapat terus berlanjut sehingga kualitas tata kelola keuangan pemerintah semakin meningkat.
“Mudah-mudahan ke depan akan makin akuntabel dan akan semakin efektif dan efisien dari pengelolaan keuangan negara,” ujar Muzani.
Menanti Laporan Pemerintah dalam Sidang Tahunan MPR
Pertemuan MPR dan BPK berlangsung di tengah persiapan penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR 2026. Forum tersebut akan menjadi salah satu panggung utama bagi Presiden untuk menyampaikan laporan kinerja pemerintah di hadapan MPR.
Bagi MPR, kualitas pengelolaan keuangan negara menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, hasil pemeriksaan BPK memiliki relevansi dalam melihat sejauh mana anggaran negara dikelola sesuai ketentuan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Silaturahmi antara kedua lembaga tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya koordinasi antarlembaga negara dalam memastikan pengelolaan keuangan publik tetap berada dalam koridor akuntabilitas.
Di tengah meningkatnya tuntutan terhadap transparansi penggunaan anggaran, tantangan berikutnya bukan hanya mempertahankan opini WTP, melainkan memastikan kualitas pengelolaan keuangan tersebut benar-benar berujung pada efektivitas belanja negara dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. ***
